WONOGIRI-Menteri Kehutanan Zulkifli Hassan memuji kawasan hutan perbukitan di kabupaten Wonogiri masih tampak hijau dan lestari. Dia merasa kagum setelah melakukan kunjungan kerja ke Desa Selopuro Kecamatan Batuwarno yang melintasi lima Kecamatan di Wonogiri, Jumat (4/2).
”Semua lahan di sini tidak ada lahan yang gundul, sepanjang jalan hijau lestari. Kondisi hutan seperti ini yang sesungguhnya diidam idamkan. Kami berharap Sumatra, NTB, NTT, Sulawesi agar meniru pola bertani masyarakat Wonogiri. Kami ingin seluruh bangsa Indonesia menjaga lingkungan. Sehingga lingkungan ini lestari,” ujarnya.
Tujuan menjaga dan melestarikan lingkungan adalah untuk menghindari tejadinya pemasanan global. Perbuhan iklim itu, menurut Menhut adalah fakta bukan isu belaka. Masyarakat Wonogiri sebagai wilayah hulu daerah sungai Bengawan Solo diharap tetap komit menjaga lingkungannya.
Sehingga pada musim penghujan tidak kebanjiran dan pada musim kemarau tidak terjadi kekeringan kurang air. Itu bisa dibuktikan jika masyarakat menjaga hutan tetap hijau lestari. ”Kami tidak hanya omong kosong, kami juga ajak dan memberi bantuan dana Rp.1,3 Milyar untuk menyukseskan Kebun Bibit Rakyat (KBR) di 294 Desa, perdesa Rp.50 juta,” terang Menhut.
Bantuan itu diserahkan langsung oleh Menhut kepada Bupati Wonogiri Danar Rahmanto disaksikan pejabat Muspida dan ratusan masyarakat Wonogiri di lapangan Selopuro Kecamatan Batuwarno
Menhut menyebutkan sedianya Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa hadir, namun karena dipanggil presiden mendadak Menkop menunda kehadirannya. Deputi Koordinasi Bidang Ekonomi Makro dan Ekonomi Kementerian Perekonomian Erlangga Mantik terlihat hadir mewakili Menkop.
Menhut menggantikan Menkop, menyerahkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Jateng total Rp.540 Juta untuk 8 Nasabah, Bank Mandiri Rp.1 Milyar untuk 41 Nasabah, BNI Rp.2 Milyar untuk 31 nasabah dan BRI 15 Juta untuk 3 nasabah dari UMKM-UMKM di Kabupaten Wonogiri.
Sementara Bupati Danar Rahmanto melaporkan luas lahan di Wonogiri terdapat 15 ribu hektar atau sekitar 8,4% hutan rakyat, 16 ribu hektar atau 8,9% hutan negara, dan tanah tegalan seluas 61 ribu hektar lebih atau 33,48%.
”Di Desa Selopuro dan Desa Sumberejo Batuwarno sudah dibentuk Kelompok Tani Hutan Rakyat Bersertifikasi PHBM. Kelompok ini mampu membangun kesadaran warga untuk mengelola hutan rakyat dengan baik, melalui program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) sebagai salah satu model pengelolaan hutan di Indonesia,” lapor Bupati.
Sehingga pasokan produksi hutan mampu menembus pasar nasional dan internasional. Secara riil sertifikasi PHBM ini mampu memberikan nilai tambah bagi produksi hutan rakyat. (bsr)
