infowonogiri.com – WONOGIRI – Program listrik masuk desa yang dicanangkan pemerintah Orde Baru, hingga saat ini belum kelar. Untuk menyelesaikannya pemerintah butuh waktu selama 75 tahun. Pemerintah masih membutuhkan waktu tujuh tahun lagi agar program “Desa Menyala” kelar.
Perogram tersebut sejak dulu hingga saat ini telah berjalan. Paling tidak jumlah dusun yang belum berlistrik hingga kini terus berkurang. Namun diiperkirakan pemerintah tidak akan berhasil mencapai cita cita itu pada HUT RI ke 75 tahun nanti.
“Pemerintah mentargetkan listrik merata di seluruh tanah air saat RI berusia 75 tahun. Tujuh tahun lagi karena baru berusia 68 tahun. Tetapi diperkirakan belum bisa,” kata Kabid Geologi dan Air Tanah, Eko Septaningsih mewakili Kepala Dinas Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral, Arso Utoro, Jumat (15/3).
Dijelaskan, anggaran APBD pertahun rata-rata Rp 700 juta. Dana tersebut, dulu, bisa digunakan perluasan di enam titik. Namun saat ini hanya mampu untuk dua titik saja. Karena titik titik terakhir berada di pegunungan, lereng bukit dengan jarak tiang terakhir rata-rata ratusan meter hingga 2,8 KM. Dihitung dari titik tiang listrik terdekat dengan yang belum berlistrik.
Saat terdapat 145 dusun di 52 Desa/kelurahan di 16 kecamatan yang belum berlistrik. Ada 3.730-an lebih jiwa. Prosentasenya ada 19 % wilayah di Wonogiri yang medannya cukup sulit. “Baru ada 81 persen yang sudah berlistrik,” katanya.
Kecamatan yang telah berlsitrik yaitu Pracimantoro, Batuwarno, Baturetno, Eromoko, Giriwoyo, Wuryantoro, Tirtomoyo, Selogiri, Karangtengah, Jatisrono, Slogohimo, Kismantoro, Jatiroto, Bulukerto, Girimarto.
Kembali ke anggaran Rp.700 juta, dana itu untuk membeli tiang dan kabel listrik. Per 50 meter satu tiang, itu di lokasi datar. Ada yang tiap 35, 40, 45 meter harus diberi tiang. Semakin sulit medannya semakin banyak membutuhkan tiang.
Contoh, di Dusun Gunung Wangunan di Desa Gedongrejo, Kecamatan Giriwoyo, jarak tiang terakhir ke wilayah itu 2.800 meter. Jika setiap 50 meter harus diberi tiang, maka setidaknya butuh 56 tiang listrik. Wilayah itu termasuk berbukit sehingga bisa lebih dari itu.
Data di Provinsi Jateng memiliki rasio elektirifikasi (pemenuhan jaringan listrik PLN-red) 79,02 %. Paling rendah berada di Papua dengan rasio 32,29 % . Selain dari dana APBD Kabupaten, juga ada bantuan dari provinsi dan pusat tiap tahun namun tidak pernah ada laporan ke dinas.[Bagus]
Biyuungg…jan sak suwene cah
haiiiyung talah..hahahahahahahaha