infowonogiri.com-WONOGIRI-Pelaksanaan program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Wonogiri terkendala banyak hal. Antara lain, minim sosialisasi, sehingga masyarakat tidak mengetahui program persalinan gratis itu, peraturan daerah belum ditetapkan sehingga anggarannya pun belum dicairkan. Ada juga, oknum bidan desa yang menghambat Jampersal karena takut tidak laku, seperti terjadi di Paranggupito.
“Sejumlah bidan desa mengintimidasi warga agar tidak menggunakan program Jampersal. Bidan-bidan itu menakut-nakuti warga dengan tujuan praktik bidan swasta yang mereka gelar tetap laku,” ujar Abdullah Robbani anggota Fraksi PKS DPRD Wonogiri (29/11) di DPRD Wonogiri. Menurut Abdullah, tindakan oknum bidan di Paranggupito tersebut kontraproduktif dengan Jampersal itu.
Hal yang sama dikemukakan oleh dr. Ngadiyono, anggota Fraksi PKS dari Dapil V Wonogiri (Baturetno, Giriwoyo, Giritontro, Pracimantoro dan Paranggupito). FPKS berharap Bupati Wonogiri dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), segera menindak lanjuti hasil reses FPKS di wilayah Kecamatan Paranggupito.
“Beberapa Kepala Desa memang menyampaikan masalah itu. Menurutnya beberapa bidan menakut-nakuti Ibu hamil agar tidak ikut Jampersal. Ini merugikan warga. Bupati dan kepala DKK harus tegas dalam hal ini,” katanya.
Bupati Wonogiri H. Danar Rahmanto mengatakan akan memerintahkan Kepala DKK mengklarifikasi hal itu. Jika memang terbukti, DKK diminta menindak tegas bidan dimaksud. “Kepala DKK akan saya mintai klarifikasi ke Paranggupito. Jika benar, ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Harus ditangani segera,” katanya.
Terpisah, Kepala DKK dr. H. Widodo menjelaskan, esensi Jampersal adalah untuk semua lapisan masyarakat. Siapapun wanita hamil, kaya maupun miskin, tanpa batasan, semua boleh mengikuti program Jampesal, sejak hamil sampai melahirkan, dan juga jaminan kesehatan anak yang dilahirkannya. Menurutnya program itu tidak gratis, tetapi dibiayai oleh pemerintah.
Jampersal di Kabupaten Wonogiri baru dimulai sejak Juni 2011 lalu. Padahal program tersebut digulirkan pemerintah pusat sejak Januari 2011. Saat ini Pemkab Wonogiri juga masih terkendala, karena Perbupnya baru keluar. Anggaran tahun 2011 juga belum keluar. Sementara, tahun 2011 segera berakhir. Dimungkinkan tahun depan Jampersal di Wonogiri baru bisa berjalan efektif. Soal dugaan Jampersal diganjal Bidan, DKK belum mengklarifikasinya. ([email protected])
