WONOGIRI-Kemiskinan yang ada di Kabupaten Wonogiri lebih disebabkan oleh rendahnya pendapatan dan akses pekerjaan yang masih terbatas. Karena itulah Bupati Wonogiri H. Danar Rahmanto mempertegas prioritas program mengentaskan kemiskinan sekaligus menangani pengangguran. Hal tersebut sejalan dengan visi dan misi yang diusung Bupati dan Wakil Wonogiri tahun 2010-2015.
“Seperti kita ketahui bahwa sebagian besar pekerjaan penduduk miskin adalah buruh tani dan pengangguran. Oleh karena itu perlu adanya investasi untuk meningkatkan pendapatan yang berdampak pada kesejahteraan,” kata Wakil Bupati Wonogiri Yuli Handoko, SE membacakan sambutan Bupati Wonogiri saat membuka Diklat Orientasi Perencanaan Investasi Tahun Ketiga Proyek SCBD (Sustainable Capacity Building for Decentralization) di ruang Graha Perencana Bappeda, Kamis (17/2). Diklat tersebut digelar dua hari, Kamis-Jumat (17-18/2) yang diikuti perwakilan SKPD di Wonogiri.
Bupati menilai penyediaan lapangan pekerjaan dengan mendatangkan investasi merupakan salah satu cara untuk mengatasi pengangguran. Mendatangkan invesatasi padat modal sebanyak-banyaknya ke Kabupaten Wonogiri saat ini sedang giat dilakukan oleh Pemkab Wonogiri. Hal tersebut juga dilakukan seiring menyambut dicanangkannya tahun 2011 sebagai tahun investasi di Kabupaten Wonogiri. “Dengan upaya tersebut diharapkan lebih banyak tenaga kerja yang terserap,” katanya.
Ditambahkan bahwa investasi tidak akan masuk secara cuma-cuma, karena bagaimanapun para investor akan memperhitungkan untung rugi dalam usahanya. Adanya kemudahan, infrastruktur yang memadai, serta kepastian hukum yang terbuka luas dinilai akan memudahkan investasi masuk ke Kota Gaplek ini. Kagagalan menarik investasi di masa lalu, imbuh Bupati, harus dijadikan cambuk untuk berubah, utamanya mengubah mind set tentang invesatasi.
Untuk itu Bupati meminta semua SKPD memaksimalkan SDM di institusinya yang telah diberi pendidikan dan pelatihan lewat program SCBD ini sehingga outputnya dapat dimanfaatkan dengan baik. “Karena keberhasilan program SCBD ini diukur dari meningkatnya kinerja dan kapasitas aparatur birokrasi.” ([email protected])