INFOWONOGIRI.COM-KOTA-Upaya penanggulangan masalah fakir miskin dan orang terlantar, atau lebih dikenal istilah pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT), selama ini hanya ditangani secara sederhana, sekedar mengalihkan masalah sesaat melalui pola operasi penertiban PGOT dengan memindahkan ke daerah lain.
Wakapolres Kompol M.Fahrudin, SH.MH dan Kasat Bimas AKP Suwono, SH, mengatakan, hal itu disebabkan karena keterbatasan sarana dan biaya. Juga perlu saling kordinasi instansi terkait. Sehingga dapat mewujudkan kamtibmas secara menyeluruh di Wonogiri.
“Pola seperti ini tidak menyelesaikan masalah. Tapi justru menjadikan masalah berkembang dan berlarut. Maka perlu disusun dan dirumuskan metode penanganan masalah PGOT melalui pendekatan yang tepat, menyeluruh, terencana dan terpadu,” kata M.Fahrudin, dalam acara workshop penanggulangan PGOT, Senin (28/9) di aula Mapolres Wonogiri.
Keberadaan PGOT dan Tuna Susila kerap dirasakan menimbulkan gangguan ketertiban umum oleh masyarakat. Juga berdampak penyebaran penyakit Aids. Pihak Satpol PP hanya bertugas menertibkan. Tindak lanjut pasca operasi terhadap para pengemis yaitu diberikan pembinaan dan dipulangkan ke tempat asalnya.
Bagi para Gepeng, mereka dimandikan dan dicukur, diberi makan, lalu dikirim ke rumah sakit jiwa (RSJ). Namun, ketika ditolak pihak RSJ, maka dipindahkan ke daerah lain. “Masalah PGOT merupakan kewajiban, tugas dan tangung jawab negara, tapi belum ditangani secara sistematis, dan berkelanjutan,” katanya.
Dalam pertemuan yang juga menghadirkan pembicara dari Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri Nur Nugrahawati disepakati dibentuk tim khusus untuk menangani PGOT. Tim terdiri dari Dinas Sosial, Departemen Agama, Dinas Kesehatan, Bagian Kesra dan Satpol PP. (baguss)