WONOGIRI-Persediaan tanah di negeri ini secara umum makin terbatas dan wilayahnya kian menyempit, menyusul makin bertambah banyaknya jumlah penduduknya. menurut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah Doddy Imron Cholid mengatakan, di negeri ini banyak ketimpangan atas kepemilikan tanah.
Sebagian kelompok elit mempunyai tanah yang luasnya mencapai ribuan hektar, disisi lain masih ribuan petani di Indonesia yang tidak memiliki tanah meski hanya satu hektar. Penegasan itu dikemukakan Imron saat menyambut di hadapan Bupati Wonogiri Danar Rahmanto dan rakyatnya di Balai Desa Sumberagung Kecamatan Pracimantoro, Senin (21/2).
Ironisnya lagi, masih ratusan ribu hektar tanah yang belum bersertifikat. Itulah salah satu tugas penting BPN. Kendalanya, status kepemilikan tanah tersebut karena turunan atau warisan, dimana mereka kebanyakan tidak mempunyai dana untuk menyertifikatkan. Oleh karena itu pemerintah pusat memberikan kemudahan penyertifikatan tanah tampa biaya, melalui program Prona dan Pronana, dan biaya penyertifiaktan murah dan mudah.
Tujuan utama BPN sesuai amanat UUD 45 pasal 3 ayat 3 serta UU No 26 tahun 2007 tentang UUPA (UU pokok Agraria) adalah memberikan kontrobusi ekonomi kerakyatan, kontribusi keadilan, ekonomi berkelanjutan dan penataan berbagai bidang demi kesejahteraan rakyat.
Nah solusi terhadap ribuat hektar tanah yang belum berstatus kemilikan secara legal, maka BPN/Negara akan mengambil sikap tegas yaitu 1) akan mengambil alih hak tanah yang belum bertuan/bersertifikat, 2) pengelolaan hokum dan politik pertanahan untuk kesejahteraan rakyat dan menguatkan hak atas tanah, 3) penanganan sengketa/konflik pertanahan, legalisasi asset dan Larasita.
Sementara Bupati Danar Rahmanto secara simbolis menyerahkan sertifikat Proda (Proyek Daerah) tahun 2010 di 2 desa sebanyak 160 bidang. 100 bidang untuk Desa Sumberagung, Pracimantoro dan 60 bidang untuk Desa Sambiharjo Paranggupito. Sertifikasi tanah di kawasan hutan lindung dan sawah lestari ini merupakan program Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermades) Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.
Bupati juga menyerahkan bantuan bibit tanaman produktif kerjasama BPN Jawa Tengah untuk penghijauan hutan lindung. Yakni 1250 bibit durian, pete (1250) batang kelapa (1200).([email protected])
