PKS Wacanakan Dana Pensiun & Gaji ke 13 untuk Kades & Perangkat Desa

0 415

INFOWONOGIRI.COM-NASIONAL-Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Senin (15/3/2021, Hamid Noor Yasin menyampaikan aspirasi dari Daerah Pemilihan (Dapil) dan Dapil lain.

Anggota DPR RI Fraksi PKS tersebut menyatakan perlunya insentif bagi Kades dan Perdes, terutama di masa pandemi ini.

“Di masa Pandemi Covid-19 fakta tak terbantahkan bahwa pengelolaan negara sangat bergantung ke unit pengelolaan terkecil yaitu Desa. Bahkan Pemerintah memberikan istilah PPKM Mikro, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berskala Mikro. Artinya dikelola intensif di Desa. Tentu pemberlakuan PPKM Mikro ini membutuhkan extra effort dari Kades dan jajaran di bawahnya. Mereka menjadi ujung tombak juga ujung tombok pasukan terdepan dalam melawan Covid di wilayahnya” ujar Hamid.

Anggota Komisi V itu meminta Pemerintah memberikan apresiasi yang selayaknya kepada para Kades dan jajarannya.

“Rasanya, apresiasi dari Pemerintah berupa Penghasilan tetap (Siltap) sesuai Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 kemarin masih belum cukup. Kerja non-stop 24 jam, HP harus aktif terus sebagai jaga-jaga yang berkomunikasi dengan berbagai pihak, kemanapun dan kapanpun selalu membawa stempel utk melayani warganya. Alangkah laik bagi kita untuk menyesuaikan kembali aturan dimana Siltap utuh diberikan bulanan, tidak terpotong asuransi kesehatan atau ketenagakerjaan. Atau rumusan variabel dana pensiun, karena pengabdiannya cukup lama, minimal 6 tahun dalam 1 periode (sesuai uu no. 6 tahun 2014 tentang desa)”, terang anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah IV Wonogiri, Karanganyar & Sragen ini.

Hamid menambahkan, “Apresiasi kami terhadap PP no. 11 2019 tentang maksimal 30% Anggaran Dana Desa (ADD) untuk kebutuhan biaya operasional desa diharapkan dimonitor hingga aturan di bawahnya. Beberapa aspirasi dari desa, kelambatan pencairan, kesulitan akses menjadi kendala tersendiri untuk mempercepat pembangunan di desa”.

Hamid mengakhiri pernyataannya: “Selain Siltap, perlu rasanya pemerintah juga membuat regulasi terkait tunjangan resmi Kades, semisal kalau ASN itu ada gaji 13, karena kepala desa punya Siltap, maka tidak menutup kemungkinan gaji 13 tersebut juga bisa diperuntukkan untuk Kades dan Perdes ya” pungkas Hamid. (baguss)

error: Content is protected !!