PKS Dorong Pemerintah Perkuat BUMDes Bangkitkan Ekonomi

0 37

INFOWONOGIRI.COM-NASIONAL – Pemerintah menargetkan penambahan jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berkembang dan maju di tahun 2021 hingga mencapai 1.250 BUM Desa.

“Kita patut mengapresiasi rencana tersebut, namun kenyataannya selama ini pembentukan BUM Desa bukan tanpa masalah. Terdapat informasi pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid19 terdapat 2.188 BUM Desa yang mangkrak alias terbengkalai atau tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes yang berjalan tapi belum optimal berkontribusi menggerakkan ekonomi Desa. Kegagalan ini disebabkan adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di pedesaan serta adanya beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan BUM Desa” kata Anggota DPR RI Komisi V Hamid Noor Yasin utusan Dapil Jateng 4 Wonogiri Sragen Karanganyar ini.

Hamid menegaskan, dalam pengelolaan BUM Desa dibutuhkan pengaturan organisasi yang baik. Agar pengurus BUM Desa dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan optimal.

Sulitnya menemukan potensi Desa juga merupakan kendala pengembangan BUM Desa. Karena menyatukan masyarakat untuk mengembangkan desa tidak mudah. Selain itu masalah klasik berupa terbatasnya akses permodalan mengakibatkan beberapa desa yang punya keinginan untuk maju menjadi gagal maju karena terbentur permodalan yang kurang.

Demikian pula masalah bahan baku, teknologi serta peralatan pendukung sangat dibutuhkan bagi BUM Desa yang menjadikan sektor produksi sebagai inti bisnisnya.

Terakhir adalah masalah promosi, dimana BUM Desa yang pengelolaannya sudah baik serta memiliki output yang berkualitas seringkali masih kesulitan dalam menjual produknya.

“Solusinya perlu diselesaikan secara komprehensif oleh Pemerintah melalui sistem yang terintegrasi. Selain memberikan pelatihan meningkatkan kapasitas SDM dan menyalurkan bantuan yang dibutuhkan, perlu juga disediakan kemudahan akses modal & bahan baku serta promosi melalui sistem yang terintegrasi. Kemudahan akses ini diperlukan untuk membantu BUM Desa agar menjadi mandiri dengan mencari segala sesuatu yang dibutuhkan melalui sistem tersebut, sehingga mengurangi ketergantungan BUM Desa terhadap bantuan dari Pemerintah”, tutup Hamid. (bagussarengat).

error: Content is protected !!