Menteri Umumkan BLT Diperpanjang Sampai Desember, Tapi Dana Desa Habis. Terus Gimana ?

0 930

INFOWONOGIRI.COM-KOTA-Sejumlah 251 Pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten Wonogiri telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Pada tahap ke VI disalurkan pada Senin (19/10/2020) dan Sabtu (17/10/2020) lalu di balai desa masing masing.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Antonius Purnomo Adi, melalui Staf Pendamping Desa merangkap Tenaga Ahli, Satya Graha, mengatakan, dana BLT-DD Tahap VI disalurkan serempak.

Total jumlah dana yang telah disalurkan sejak tahap I sd Tahap VI ada sebanyak Rp.95.052.900.000 di 251 Desa se Kabupaten Wonogiri. Mulai disalurkan pada Mei s/d Oktober 2020.

Perincian jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai berikut. Tahap Pertama : 35193 KPM. Tahap kedua 35193 KPM. Tahap ketiga 35128 KPM.
Pada Tahap I, II dan III masing masing menerima Rp.600 ribu.

Namun pada tahap berikutnya, besaran dana BLT menurun menjadi Rp.300 ribu per-KPM. Tahap keempat ada 35168 KPM. Tahap kelima 35139 KPM. Tahap keenam 35122 KPM.

“Baru selesai kemarin rekapnya,” kata pria asal Karanganyar ini. Dijelaskan, menurunnya jumlah KPM lantaran KPM meninggal dunia, mengundurkan diri, atau karena sebagai penerima ganda bantuan dari sumber lain.

“Kita selalu cek. Ada penerima ganda 17 orang. Mengundurkan diri 1 orang. Meninggal dunia 10 orang. Data saat ini aman. Tahap pertama kedua ke tiga sempat kacau. Sekarang terbiasa,” katanya.

Proses pencairan ada dua model. Pertama melalui virtual a count. Penerima datang dicek sesuai KTP. Model kedua dirubah untuk menghindari kerumunan, maka dana diambil Pemdes lalu disalurkan ke masing-masing KPM. Ada surat kuasa KPM (kolektif) dan ada tanda terima.

Hal menarik Pemerintah melalui Kemendes mengumumkan, berdasarkan SKM nomor 14 tahun 2020 menyebutkan Pemdes harus melakukan perpanjangan penyaluran BLT-DD sampai Desember 2020.

Faktanya Dana Desa tidak mencukupi. “Ada 149 Desa dari 251 Desa pertahap 30 September 2020 sudah tidak punya dana kas Desa untuk Tahap VII, VIII dan IX,” katanya.

Solusinya, PMD masih menunggu sikap Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain. (baguss)

error: Content is protected !!