Heboh Penerima Bansos KKP Di Paranggupito Dimintai Uang Transportasi

0 738


INFOWONOGIRI.COM-PARANGGUPITO-Belasan penerima bantuan sosial (bansos) dari Kementrian Kelautan dan Perinkanan (KKP) di wilayah Kecamtan Paranggupito dimintai setor uang transport oleh oknum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).


Penerima bansos berhak menerima Rp.600 ribu perbulan. Bansos dicairkan setiap tiga bulan (triwulan) Rp.1,8 juta. Setiap penerima bansos setor Rp.150 ribu untuk tiga bulan. Atau setor Rp.50 ribu perbulan. Jumlah penerima bansos ada 17 orang se Kecamatan Paranggupito.

Bansos itu ada sejak tahun 2018 silam, sampai tahun 2020 ini. Seorang istri Perangkat Desa di Kecamatan Paranggupito, mengungkapkan, modusnya TKSK meminta uang transport menggunakan atau menyuruh perangkat desa meminta kepada penerima bansos.

“Dulu suami saya yang disuruh mendata penerima bansos itu. Lalu disuruh memintai uang transport kepada penerima bansos itu. Suami saya akhirnya gak mau. Lalu menyerahkan pendataan kepada TKSK,” kata warga Kecamatan Paranggupito itu.

Kabar itu mencuat pekan lalu. Mendengar kabar itu Staf Inspektorat dan Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri serta Penyidik Tipikor Polres Wonogiri turun memeriksa Pegawai Kecamataan dan Perangkat Desa di Kecamatan Paranggupito.

Oknum TKSK Kecamatan Paranggupito sayang gagal dikonfirmasi. Ketika didatangi di rumahnya, yang bersangkutan tidak ada di rumah. “Mohon maaf tidak ada di rumah, sedang pergi ke Wonogiri,” kata seseorang di rumahnya.

Terpisah Kepala Dinsos Kabupaten Wonogiri Kurnia Listyarini membenarkan telah melakukan pemeriksaan terkait adanya laporan itu. Hasil kroscek di Kecamatan Paranggupito, memang ada penerima bansos yang dimintai setor uang transportasi.

Ada juga penerima bansos yang menyetorkan secara ikhlas. “Bantuan dicairkan di Bank Jateng di Kecamatan Pracimantoro. Ambilnya bareng-bareng, nyarter mobil. Uang setoran itu untuk beli bensin dan jajan,” kata Kurnia Listyarini, Senin (28/9/2020) di kantornya.


Kemudian solusinya, TKSK itu menyatakan siap mengembalikan uang transport itu kepada penerima bansos. “Jumlahnya lupa. Tapi akumulasi Rp.150 ribu setiap triwulan,” terang Kurnia Listorini.

Mulai bulan September ini, cara pencairan bansos itu diambil alih Pemdes. Sebenarnya tidak ada ketentuan sepeti itu. Ketentuan bansos itu dicairkan sendiri oleh penerima, atau dikelola sendiri dengan penunjukan.

Kurnia menilai, perbuatan TKSK itu pelanggaran. Untuk itu Kurnia menegur secara lisan dan tulisan, serta melaporkan ke Kemensos RI.

“Kesalahannya juga, baru serahkan Rp.600 ribu. Rp.1,2 juta masih ditahan. TKSK beralasan akan diberikan serempak,” kata Kurnia. (baguss)

error: Content is protected !!