Hamid Noor Yasin; RUU Cipta Kerja Penting Muat Aturan Minimum Kebun Rakyat

0 185


INFOWONOGIRI.COM-NASIONAL-Saat ini, DPR RI masih membahas Rancangan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja. Anggota DPR RI Komisi IV, Hamid Noor Yasin mengusulkan agar Pasal 16 UU No 39 tahun 2014 tidak perlu dilakukan revisi.


Wakil rakyat utusan PKS Dapil Jateng IV ini memberi perhatian UU tersebut. Khususnya menyusul dihapusnya pasal 16 UU Perkebunan dalam RUU Cipta Kerja. Agar tanah hak usaha tidak ditelantarkan, maka ketentuan mengenai kewajiban mengusahakan kebun sebanyak 30% dalam 3 tahun dan 100% dalam 6 tahun harus tetap ada.


Pada ketentuan UU ini sudah jelas dan tegas tertuang pada Ayat 1 mengatur tentang waktu pengusahaan kebun dan ayat 2 menegaskan hak negara mengambil alih lahan yang tidak diusahakan. “Lahan bukan komoditas, melainkan memiliki fungsi sosial ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, penelantaran atas tanah merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan secara etik maupun ekonomi,” tegas Hamid.


Hamid menyarankan, dari pada membiarkan lahan terlantar, pemerintah perlu mengatur luasan kebun minimum bagi rakyat. Agar regulasi kedepan tetap berpihak pada rakyat. Mengingat mayoritas petani adalah petani gurem dengan luas lahan di bawah 0,5 Ha. Membiarkan lahan terlantar adalah tidak tepat. Lebih baik petani dengan luas lahan kecil diberikan hak kelola. Agar hasil produksi meningkat. Berdampak mensejahterakan petani.


“Indonesia negara agraris. Artinya salah satu prioritas menstabilkan ekonomi bangsa adalah pengelolaan lahan dan kebun. Sangat penting diperhatikan. Bila kita gagal mengelola lahan dan kebun maka kita dapat gagal menjadi sebuah bangsa,” kata Hamid di sela-sela panen raya padi organik di Jaten Karanganyar Jateng. (baguss)

error: Content is protected !!