Pemulihan Sektor Pertanian Terkendala Anggaran dan Aturan

0 84

INFOWONOGIRI.COM-NASIONAL-Anggota DPR RI asal Wonogiri, Hamid Noor Yasin mengingatkan Kementerian Pertanian RI, bahwa kinerja pangan dan pertanian banyak terbentur anggaran dan regulasi.

Target kerja tahun 2021 yang disampaikan Menteri Pertanian pada Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, di Senayan, Jakarta Senin (22/6/2020) diakui Hamid sebagai acuan konstruktif. Karena pemerintah hendak mewujudkan sektor pertanian yang maju, mandiri dan modern.

Akan tetapi, hingga saat ini, regulasi untuk kerja di lapangan dan keputusan anggaran yang menyertainya, kerap tidak sesuai. Sehingga dari tahun ke tahun, semua tujuan sektor pangan dan pertanian hanya sekedar cita-cita. “Sudah banyak produk legislasi pro sektor pertanian dan pangan. Tapi ada yang telah bertahun- tahun, tidak ada implementasinya. Seperti UU RI nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sejak 6 Agustus tahun 2013,” terang Hamid.

Lalu, UU nomor 19 tahun 2012 tentang Pangan disusun cukup alot. Tapi kenyataan hingga sekarang, impor pangan masih marak. Padahal amanatnya adalah meningkatkan kemampuan produksi pangan secara mandiri; menyediakan pangan beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat; mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga wajar dan terjangkau sesuai; mempermudah akses Pangan, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi; meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri; meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat; meningkatkan kesejahteraan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional.

“Persoalan legislasi kita mesti konsisten. Agar tujuan mulia Pemulihan dan Pembangunan Sektor Pertanian yang Maju, Mandiri, dan Modern dapat direalisasikan. Belum lagi persoalan anggaran untuk pangan yang tidak memihak”, ungkap Hamid.

Anggota DPR Komisi IV yang juga di BURT DPR ini mencontohkan kebijakan cetak sawah yang berubah-ubah hingga menjadi Nol Rupiah. Kebijakan sektor pangan mengalami depresiasi aloksi dari APBN dari 21 T menjadi sekitar 14 T. Meski tahun 2021 akan ada kenaikan, tetapi wabah corona masih membayangi.

“Saya ingatkan pemerintah agar lebih ketat dalam implementasi aturan yang disepakati dan efisien, efektif dalam pengelolaan anggaran sehingga cita-cita bersama membangun sektor pertanian yang unggul dapat segera terwujud. Semua pihak pasti mendukung manakala sektor kerakyatan untuk kepentingan masyarakat dapat terpenuhi,” pungkasnya. (baguss)

error: Content is protected !!