Ssst Ada Pungutan Penyertifikatan Tanah Rp.350 Ribu Di Desa Bubakan

0 1.706

INFOWONOGIRI.COM-GIRIMARTO-Tindak pidana korupsi diduga terjadi di wilayah Desa Bubakan Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri. Perbuatan korupsi itu dalam bentuk pungutan liar (pungli) pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Disebut pungli karena tidak ada dasar hukum memungut uang masyarakat. Pungli dilakukan oleh oknum perangkat Desa Bubakan dan atau sejumlah orang yang ditunjuk sebagai panitia PTSL. Pungli dilakukan terhadap peserta PTSL atau pemohon, yaitu masyarakat.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2018, bawha program Presiden Joko Widodo sejak tahun 2018 itu harus dilaksanakan secara gratis (tampa dipungut biaya). Maka jika memungut biaya bisa disebut sebagai perbuatan korupsi. Tentu melawan hukum.

Program PTSL dari Kementerian Agraria & Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Selain Inpres, program ini dituangkan dalam Perment No 12 Tahun 2017 tentang PTSL. Melalui Kantor ATR/BPN Wonogiri PTSL turun ke Pemdes Bubakan.

Informasi dari tokoh masyarakat dan sejumlah pemohon, menyebutkan, pemohon PTSL ada 277 bidang. Pemohon adalah warga penduduk Desa Bubakan yang tersebar di 10 Dusun. Per-bidang dikenai Rp.350 ribu. Ada yang menyebut dipungut Rp.500 ribu.

Uang pungutan ada menyebut diserahkan ke Kadus. Ada yang menyebut diserahkan ke Bendahara Pokmas. Ada yang menyebut diserahkan ke Bendahara Desa. Progres pelaksanaan PTSLini sampai Jumat (8/5/2020) belum selesai. Bahkan belum dilakukan pengukuran.

Bendahara Pokmas, Joni, beberapa waktu lalu telah dikonfirmasi. Dia membenarkan bawhwa setiap pemohon dikenai biaya Rp.350 ribu perbidang. Setiap pemohon juga telah diberita tanda terima. Namun dia mengatakan, tidak menerima dan tidak menyimpan uang itu.

Dia mengatakan tidak tahu siapa yang menyimpan uangnya. “Saya tidak pernah menerima uang pendaftaran. Saya hanya pernah menerima uang Rp.1 juta dari Bendahara Desa (menyebutkan namanya), uang itu untuk transportasi,” kata Joni.

Terpisah Kades Bubakan Maryanto mengakui mengetahui bahwa pihaknya selaku Kades telah menerbitkan sejumlah SK Pokmas Program PTSL. Ada enam orang perwakilan dari 10 Dusun untuk menjadi enam Pokmas. Ditambah sejumlah orang relawan untuk membantu.

Kantor Desa Bubakan Kec.Girimarto | Foto Bagus Sarengant/infowonogiri.com

Diketahui Maryanto, ada pungutan RP.350 ribu. Dasar pungutan adalah kesepakatan peserta dengan Pokmas. “Sudah ada sosialisasi yang diikuti sekitar 100 orang. Ada kesepakatan biaya PTSL Rp.350 ribu. Tidak lebih dari itu,” kata Maryanto.

Sampai saat ini PTSL belum selesai. Lantaran terkendala Pandemi Covid 2019. Terpisah, Camat Girimarto, Rujito menyatakan telah mendapatkan laporan bahwa masalah PTSL Desa Bubakan disoroti dan viral di social media. Namun telah dijawab oleh Kades Bubakan. (baguss)  

error: Content is protected !!