Kementan Jujurlah !! Anggaranmu Hadapi Kemarau Cukupkah ??

0 224

INFOWONOGIRI.COM-NASIONAL–Anggota DPR RI asal Wonogiri, Hamid Noor Yasin mempertanyakan ketersediaan anggaran Kamentan RI menyusul instruksi kepala negara untuk mengantisipasi dampak kekeringan akibat masuk musim kemarau.

“Saya memperhatikan, Bapak Presiden minta musim kemaru dan peringatan FAO akan krisis pangan mesti diantisipasi. Bapak Menko Perekonomian minta ekstensifikasi pertanian. Tapi kebijakan anggarannya kok gak nyambung. Kementan Anggaran tadinya sekitar 21 T menjadi sekitar 14 T. Alokasi cetak sawah baru yang tadinya sekitar 209 M berubah menjadi 10 M. Terakhir hilang dari mata anggaran alias nol rupiah. Ini bertolak belakang”, ujar Hamid.

Politisi PKS ini mengatakan, niatan pemerintah untuk mempercepat musim tanam untuk antisipasi dampak kekeringan yang akan mengganggu bila musim tanam semakin diundur sudah sangat baik. Karena bagaimanapun juga perubahan iklim ini semakin tidak menentu terhadap ketersediaan air alami.

Hamid melanjutkan, tiga perintah Presiden terkait antisipasi dampak kekeringan akibat perubahan iklim membuat 30 % wilayah Indonesia lebih kering dari sebelumnya, mesti didukung dengan pengawasan berbagai pihak. Dukungan regulasi yang sejalan seperti anggaran di semua sektor pendukung termasuk berupa stimulus kepada petani yang tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.

“Semua kebijakan berupa ketersediaan air yang cukup, percepatan musim tanam dan manajemen pengelolaan stok yang merupakan tiga perintah presiden semua butuh biaya dan tenaga SDM. Jikalau salah satu tidak dipenuhi, itu perintah hanya asbun (asal bunyi)”, kritis Hamid.

Hamid yang duduk di Komisi IV DPR ini menyarankan kepada pemerintah, selain koordinasi intensif dengan kepala daerah untuk mencegah Puso (gagal panen) di masa mendatang, ia berharap ada ruang penguatan anggaran di sektor pertanian dan pangan. Maksudnya adalah memang benar-benar untuk penguatan stabilisasi pangan untuk pertanian, peternakan dan perikanan. Bukan penguatan anggaran untuk impor pangan.

Legislator Dapil Jateng IV ini sangat mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat SDM pertanian terutama pada masa pandemi covid-19 yang sebentar lagi berbarengan dengan menghadapi musim kemarau. Ini ujiannya dua kali lipat.

“Saya berharap pemerintah menjalankan kesepakatan dan berkomitment mengeksekusi 600.000 rupiah untuk 2,4 juta petani berupa BLT dan sarana prasarana pertanian. Selama anggaran ini tepat sasaran dan jumlahnya tidak dikorup, saya yakin ada keseimbangan antara harapan dan kenyataan”, ujarnya.

Pada kondisi kekeringan yang dihadapi, lanjut Hamid, upaya keseriusan pemerintah untuk mengurangi impor adalah menjaga rantai pasok dan memperkuat satgas pangan. Hubungannya, selama ini yang memainkan harga, memanipulasi stok dengan menahan atau menimbun, adalah prilaku oknum pedagang nakal dalam skala besar. Memanfaatkan kondisi sulit misal kekeringan, mengkondisikan ketersediaan pangan di pasar langka sehingga ada alasan untuk impor. 

“Saya minta kepada pemerintah, agar penguatan kinerja satgas pangan di masa datang, diperkuat selain upaya antisipasi dampak kekeringan. Karena bila Impor dalam jumlah besar tetap dilakukan, itu sama saja menyakiti petani dan keluarganya”, tutup Hamid Noor Yasin. (baguss)

error: Content is protected !!