DPR RI Harus Fokus Jalankan Fungsi Anggaran & Awasi Penanganan Covid 19

0 34

INFOWONOGIRI.COM-NASIONAL-Anggota DPR RI asal Wonogiri, Hamid Noor Yasin (HNY) mengajak rekan anggota DPR RI untuk bersinergi mencari solusi agar bencana Covid -19 cepat selesai. Salah satu penanganan wabah ini adalah dengan cara fokus mengerahkan segala sumber daya tenaga dan anggaran.

Tugas lain yang bisa ditangguhkan, ia mengusulkan agar bisa diundur, bukan berarti dibatalkan. Dicontohkan salah satunya pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja yang masih memungkinkan dapat diundur setelah wabah ini selesai 100%.

“Pembahasan produk legislasi Omnibus Law Cipta Kerja, saya berharap belum dibahas intensif dahulu pada masa sidang ini. Corona mewabah di Indonesia. Presiden juga telah menetapkan sebagai bencana nasional. DPR RI merupakan lembaga vital, akan mampu memberi kontribusi dan sinergi untuk mencari solusi agar bencana cepat selesai,” tutur HNY anggota Fraksi PKS ini.

Legislator dapil Jawa Tengah IV ini, mengungkapkan secara prosedural, setiap pembahasan undang-undang, apalagi UU strategis, harus ada partisipasi masyarakat dalam pembahasannya. Bila wabah telah berakhir, buruh dan ormas sipil akan andil merumuskan UU. Mereka layak diundang dalam rapat dengar pendapat.

Ketika Covid-19 ini selesai, DPR akan mampu dan fokus pada fungsi anggaran dan pengawasan penanganan wabah ini. Ketenangan dan tidak terburu-buru akan meningkatkan konsentrasi, sehingga hasil pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja menjadi produk berkualitas.

Alasan utama harus fokus penanganan Covid-19 ini, sambung Anggota BURT DPR ini, adalah turut mendukung kinerja pemerintah. Ada dua agenda prioritas penaganan Covid-19. Kesehatan dan Pangan. Itu sejalan dengan kebutuhan masyarakat, dan Alat Pelindung Diri (APD) tim medis.

Fraksi PKS telah resmi mengusulkan ke DPR, agar pembahasan omnibuslaw ditunda. Fraksi lain juga mengusulkan senada. Hamid yakin semua pihak ingin wabah Covid-19 ini cepat selesai. “Bila pembahasan omnibuslaw cipta kerja terus dilanjutkan, dapat mengganggu penyelesaian wabah. Berarti tidak sejalan kepentingan rakyat” jelas Hamid.

Anggota DPR RI komisi IV ini seusai membahas refocussing kegiatan bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Intinya mengapresiasi kegiatan di KLHK yang telah diarahkan untuk penanganan Covid-19. Ia meminta KLHK untuk memastikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat sekitar hutan terpenuhi.

Ada sekitar Rp.7.7 triliun anggaran KLHK harus dipastikan tepat guna menjadi jaring pengaman social. Tidak boleh ada penghematan anggaran terhadap kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dirjend Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan harus menjadi garda depan memastikan kebutuhan masyarakat sekitar hutan terpenuhi.(baguss/rillis)

error: Content is protected !!