DPR Meminta Produk Hasil Pertanian dapat Efisien dan Maksimal

0 127

INFOWONOGIRI.COM-NASIONAL– Anggota DPR RI komisi IV Hamid Noor Yasin di akhir-akhir sidang DPR menjelang Reses pada Februari 2020 meminta kepada pemerintah melalui kementerian Pertanian agar seluruh produk hasil pertanian dapat tepat dan maksimal. Dukungan anggaran tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat hasil.

“Selama ini banyak kinerja pertanian pangan kita tidak efisien akibat tidak tepat. Contoh mudahnya tidak tepatnya masa tanam, panen yang meleset dan bibit yang tidak tepat mutu. Akibat utama melesetnya segala aktivitas pertanian ini sebagian besar akibat tidak tepatnya dukungan anggaran”, Jelas Hamid.

Legislator asal Jateng IV ini menekan pemerintah agar memaksimalkan hasil produksi pertanian untuk mendukung ketersediaan pangan dalam negeri ini perlu ada posisi dan rekomposisi anggaran yang memadai. Yang paling mampu di negara ini untuk menyokong para petani kita dari sisi anggaran adalah pemerintah melalui APBN. 

DPR RI, lanjut Hamid, sudah sangat mendukung pemerintah dari sisi anggaran untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pertanian kita melalui persetujuan DPR di APBN. Komisi IV DPR RI telah menyetujui pagu anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2020 sebesar Rp.21,05 triliun. Jumlah ini menurun dibandingkan anggaran 2019 sebesar Rp21,71 triliun. Namun untuk subsidi pupuk kita relatif cukup besar. Kementerian Pertanian (Kementan) bersama DPR resmi sepakat alokasi subsidi pupuk pada tahun 2020 sebanyak 7,94 juta ton dengan nilai Rp 26,6 triliun. 

“Saya sangat menyayangkan, tahun 2020 alokasi APBN kementan dan Subsidi pupuk turun semua dibanding tahun 2019. APBN kementan turun sekitar 660 milyar. Sedangkan subsidi pupuk turun sekitar 2,4 triliun. Namun turunnya anggaran sektor pangan ini menjadi tantangan menteri pertanian baru di kabinet jilid 2 untuk membuktikan kemampuannya meningkatkan hasil produk pertanian yang melimpah di negeri ini”, tukas Hamid.

Politisi PKS ini berharap kepada pemerintah, setelah pemerintahan berjalan selama 5 bulan ini, ada  perencanaan dan pelaksanaan realisasi anggaran sektor pertanian pangan ini tepat sehingga ada efisiensi dalam pencapaian target-target bersama. Pada medio Februari lalu, lanjut Hamid, pemerintah melalui Kementan memang sudah meminta kenaikan anggaran subsidi pupuk agar sama dengan tahun 2019. Namun Kementerian keuangan tidak setuju akibat adanya rilis terbaru lahan baku sawah Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang) seluas 7,46 juta ha dan sudah tidak teralokasinya pupuk bersubsidi untuk petani tambak.

“Saya berharap amanat penyediaan produk hasil pertanian kita ini mampu di sediakan oleh produksi dalam negeri.  Dengan memanfaatkan kelimpahan kekayaan aset produk pertanian dalam negeri, semoga isyu-isyu Impor pangan ini tidak terulang.  Impor tidaklah tabu,  tapi kalo impor pangan yang meresahkan rakyat, inilah yang perlu dihindari”, tutup Hamid Noor Yasin. (baguss/*rill)

error: Content is protected !!