400 Ijin Tangkap Ikan Terhambat Birokrasi

0 189
Hamid Noor Yasin, Anggota DPR RI Asal Jawa Tengah IV, | Foto Istimewa

INFOWONOGIRI.COM-NASIONAL–Ada 400-an lebih Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan 400-an Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) tertunda. Saat sudah setahun menunggu diterbitkan. Fakta itu menunjukan pelayanan birokrasi tidak baik. Terkesan mandek.

Maka perlu upaya penyederhanaan birokrasi yang tertuang pada Pepres no 3 tahun 2017 Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasionak, agar lebih mempermudah masalah izin ini.

Menyoroti hak itu, Anggota DPR RI Asal Jawa Tengah IV, Hamid Noor Yasin mengatakan, KKP perlu memperbaiki sistem birokrasinya bila ingin mencapai target perikanan tangkap sebesar 8,02 juta ton per tahun. 

Pasalnya beberapa tahun ke belakang, banyak permasalahan perijinan mandek. Tertunda setahun lebih tidak selesai. Itu mengganggu kinerja penangkapan ikan skala besar.

“Pemerintah bila ingin mencapai target perikanan tangkap mesti melakukan dua hal. Permudah birokrasi dan dukung program pembinaan nelayan dengan skala 30GT ke atas” ujar Hamid.

Perpres percepatan pembangunan industri perikanan nasional ini mengamanatkan mengenai kolaborasi antar instansi pemerintah pusat dengan Pemda dalam hal industrialisasi sektor perikanan. Mestinya tujuan Perpres ini mampu mewujudkan kemajuan sektor perikanan. 

Namun kenyataanya, pada periode 2014-2019 terjadi peningkatan produksi perikanan secara umum, namun daya saing global sektor perikanan kalah dari Vietnam. Nilai ekspor Vietnam (negara kecil) itu peringkat 3 dunia. Indonesia hanya urutan ke 13 nilai ekspor ikan.

“Saya menduga, lambannya proses industrialisasi perikanan karena Periode lalu, KKP masih berkutat pada persoalan dasar seperti IUU Fishing dan Perikanan skala kecil. Mestinya anggaran kapal untuk industri perikanan tangkap itu 30GT ke atas, bukan 5GT yang hanya mampu menjangkau 4 mil laut. Ini tidak sinkron”, ucap Hamid.

Perpres No.3/2017, terang Hamid, telah mengamanatkan sebanyak 5 program dan 28 kegiatan harus segera ditindak lanjuti secara strategis oleh berbagai kementerian. Beberapa amanat Perpres itu yang saat ini pelaksanaannya sangat lamban, yakni pembangunan 4.787 kapal ikan berukuran di bawah 30 gros ton (GT) oleh Pemerintah dan 12.536 kapal ikan diatas 30 GT oleh swasta. sebagai contoh pemerintah (KKP) sampai Agustus 2019 baru realisasi 2200-an kapal perikanan berbagai ukuran. Atau hanya setengah dari target output sebesar 4787 diakhir 2019.

“Saya harap segera selesaikan untuk mencapai target perikanan tangkap oleh KKP. Pak menteri periode ini bisa. Terutama penyederhanaan birokrasi, regulasi dan eksekusi yang tidak menyalahi prosedur. Bila berjalan sesuai rencana, semua berharap kemajuan industri perikanan dapat terwujud kn kn mo OB cepat”,  pungkas Hamid Noor Yasin. (ril/iw)

error: Content is protected !!