Ganti Presiden & Menteri Berkali-Kali, Masalah Pertanian Belum Kelar

0 193

                          

INFOWONOGIRI.COM-NASIONAL–Ganti presiden dan menteri telah berkali-kali, namun masalah pertanian belum kelar. Belum terurus maksimal. Hampir di semua sektor.

Mulai persoalan hulu, alih fungsi lahan pertanian sehingga komponen dasar produksi pertanian semakin sulit. Hasil riset BPS menunjukkan alih fungsi lahan sawah capai 200.000 ha per tahun.  Temuan tahun 2018. Tahun itu, luas lahan tinggal 7,1 juta hektare, turun dibanding 2017 yang masih 7,75 juta hektare. 

Pemerintah perlu memastikan, masalah alih fungsi lahan ini teratasi dengan payung hukum UU nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Payung hukum sudah jelas, tinggal kemampuan pemerintah saat ini.

“Silih berganti Presiden, berganti Menteri, setiap tahun belum ada penyelesaian menyeluruh pada persoalan mendasar pertanian. Dari hulu hingga hilir. Semua menjadi rantai sistem yang saling berkaitan menjadi komulatif persoalan yang perlu diurai satu persatu sampai semua persoalan pertanian ini beres”, ujar Legislator PKS ini. 

Payung hukumnya sudah jelas, lanjutnya. Tinggal kemampuan pemerintah  menjalankannya dengan melengkapi Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Menteri. 

Persoalan kedua, permodalan. Petani berperan pada proses penyiapan budidaya, pelaksana produksi hingga memasarkan hasil pertanian. Petani sebagai penggerak usaha tani, mulai dari pengolahan lahan, budidaya tanaman sampai dengan memanen hasil, akan dihadapkan pada pilihan antara digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipasarkan bila ada kelebihan. 

Petani harus menjadi unsur yang paling diperhatikan dalam pembangunan pertanian. Program bantuan social ada sejak 15 tahun terakhir. Baik bantuan permodalan berupa PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan), infrastruktur irigasi tersier, alat mesin pertanian (traktor, mesin giling padi, pemotong rumput). Namun semua itu belum dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat Indonesia pada bidang pertanian.

Katanya, persoalan pertanian ini akan mampu lebih cepat diselesaikan jika pemerintah lebih serius penggunaan teknologi Modern.

Pertumbuhan penduduk Indonesia dan dunia, meningkat pesat tanpa penyeimbangan luasan lahan produksi pertanian. Solusi yang paling masuk akal adalah penguatan teknologi pertanian di barengi dengan implementasi diversifikasi pangan. 

Contoh Kota Depok dulu pernah mengkampanyekan One Day no Rice sangat bagusATapi pada kenyataannya akan sulit untuk diterapkan kepada masyarakat tanpa sosialisasi intensif.

Maslah terakhir pemasaran hasil pertanian (sektor hilir) pasca panen.  Olahan makanan, teknologi pangan dan gizi, higienisasi, pengemasan, hingga persoalan tata niaga, sampai saat ini belum selesai. Persoalan ini sudah sangat akut menyangkut hulu hingga hilir, SDM pelaku, sampai adanya moral hazart mafia pertanian. Impor salah satu persoalan perlu dikendalikan.

“Semoga lima tahun kedepan, pemerintah bersama DPR RI Komisi IV akan bekerjasama membangun Sektor Pertanian, dapat menyelesaikan semua persoalan dari hulu sampai hilir. Tujuannya kesejahteraan masyarakat Indonesia”,  tutup Hamid Noor Yasin. (baguss/rill)

error: Content is protected !!