BKK Jateng Harus Lebih Baik Dari PD BKK Eromoko

0 128
Manajer Cabang PT. BKK Jateng Perseroda Kab. Wonogiri, Sarni

INFOWONOGIRI.COM-KOTA-Perusahaan Daerah (PD) Badan Kredit Kecamatan (BKK) Kabupaten/Kota se Jawa Tengah telah bermerjer menjadi PT. BKK Jateng. Ada 27 dari 29 PD. BKK se Jateng telah bermerjer. Salah satunya PD BKK Eromoko Kabupaten Wonogiri.

Manajer Cabang PT BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Wonogiri optimis perusahaan yang baru akan lebih baik dan sehat dari pada PD. BKK Eromoko. “Awalnya agak kepontal pontal. Tapi kami siyap dan yakin kedepan lebih baik, ins sya Allah,” kata Sarni.

Diakui Sarni, proses konsolidasi tidaklah mudah. Cukup memakan waktu lama dan energy banyak. Merger direncanakan sejak 2016, namun baru realiasi SK Konsolidasi PT BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Wonogiri pada Selasa 2 Juli 2019.

Alasan pentingnya merger adalah dalam rangka memenuhi Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). UU mengamanatkan kepemilikan saham minimal 60 % harus Pemda Kabupaten/Kota atau Bumdes/Kelurahan.

PT BKK Jateng ini sebelumnya tidak ada. PT BKK Jateng lahir karena adanya merger PD. BKK di Kabupaten/Kota se Jateng. Untuk itu, sebelum merger tentu memerlukan waktu, biaya dan menyiapkan sarana prasarana dan sumber daya manusia.

Beberapa karyawan PD. BKK Eromoko Wonogiri terpilih menjadi Manajer Cabang pada perusahaan baru. Tentu melalui seleksi dan uji ketat. Sebab ada 200-an calon manajer dan direksi yang melamar untuk 27 Kantor Cabang Kabupaten/Kota se Jateng.

Berikut mantan Pegawai PD BKK Eromoko Kabupaten Wonogiri. Yaitu Sarni (Wonogiri), Eko Fitrianto (Karanganyar), Saryati (Solotiga, namun mundur karena kesehatan), Anggoro Sehatmanto (Kebumen), Budi Haryato (Magelang).

“Dari perseroan dan permodalan kini lebih kuat. Permodalan dari pemilik modal, Provinsi 51% dan Kabupaten/Kota 49%. Dari 29 Kabupaten/Kota. PD BKK Klaten dan PD BKK Pringsurat tidak bisa ikut. Karena tingkat kesehatannya,” jelas Sarni.

Dengan beranti nama menjadi PT BKK Jateng, maka terjadi efisiensi manajemen di segala sector. Sekarang yang bertanggungjawab jajaran direksi. Prosedurnya melalui persetujuan berjenjang dan kolektif.

Kepala Kantor Kas kini tidak berkuasa mencairkan permohonan kredit. Permohonan kredit bisa direalisasikan oleh Manajer Cabang dengan jumlah maksimal Rp.100 juta. Manajer Area Soloraya maksimal Rp.200 juta. Selebihnya menjadi kuasa Pimpinan Pusat. (baguss)

error: Content is protected !!