Saksi Ahli Pidana UNS, Sebar Hoax di WAG Tidak Bisa Dipidana

0 376

INFOWONOGIRI.COM-KOTA-Sidang pelanggaran UU ITE Pasal 28 ayat (2) junto pasal 54A UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 temtang ITE dengan terdakwa dr. H. Martanto terus bergulir.

Pada Selasa (30/4/19) agenda pemeriksaan Saksi Ahli Hukum Pidana. Yaitu Prof. Supanto SH.MHum (59th). Dosen Fakultas Hukum UNS Surakarta. Salah satu mata kuliah yang diajarkan adalah Ciber Crime.

Dosen ini domisili di Dusun Bulusari, Beku, Karanganom, Klaten. Suparto dihadirkan kubu terdakwa sebagai saksi yang meringankaan (A De Charge).

Sidang dipimpin Lingga Setyawan sebagai Ketua Majlis, didampingi Bunga Lilly, Ni Kadek Ayu. Hadir Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bagyo Mulyono dan Benny. Sedangkan Penasehat Hukum terdakwa adalah M. Taufik dan Sugiono.

Di hadapan majlis, saksi ahli mengaku tidak kenal terdakwa, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Wonogiri.

Baik PH, JPU maupun MH secara bergantian meminta penjelasan makna delik. Dijawab, Delik adalah suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang dapat dikenai hukuman karena melanggar undang-undang. Ada delik. Materiil, Formil, Umum, Khusus, Biasa, dll.

Masuk ke materi persidangan. PH bertanya, Kapan seseorang sebagai anggota WAG dapat dikatakan memecah belah?

Dijawab, anggota WAG itu kesatuan, bukan orang lain. Yang mengetahui isi grup terbatas anggota WAG itu. Maka ketika sesuatu diunggah, ada anggota tidak sepakat dipersilahkan keluar. Atau menghapus pesan. Atau membuang postingan.

“Pesan WAG tidak bersifat keluar. WAG itu bersifat tertutup. Contoh gambar senonoh. Yang tahu hanya anggota grup. Antar anggota gak masalah. Kalau ada orang luar tahu, karena ada anggota yang memberitahukan,” katanya.

Apakah yang mengunggah bisa dipidana? Dijawab, bukan tindak pidana. Karena harus dicari siapa yang memproduksi meme itu. Siapa yang pertama menyebar. Dicari latar belakang apa konten meme itu.

Di dalam kontek “Ketua Partai X Tidak Butuh Suara Umat Islam” siapa yang paling dirugikan?. Dijawab, substansi meme dalam hal apa, dan konteknya apa? Harus dicari akar masalahnya.

Siapakah yang bisa membuat laporan? Seorang Ketua Umum Parpol atau pengurus atau sompatisanya bisa melapor? Dijawab, harus dilihat ADRT-nya. Semestinya ada surat tugas menunjuk siapa.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE termasuk delik apa? Dijawab, Itu delik material. Apa yang dimaksud tanggungjawab pidana, dengan sengaja atau kealpaan. Dijawab, Harus diselidiki pelaku menghendaki atau tidak. Apakah ingin memecah belah atau tidak.

Orang lain yang bukan korban tidak bisa melaporkan sebagai korban dalam perkara ITE. Dalam perkara pencemaran nama baik juga harus bersangkutan yang melaporkan. Wajib lapor bagi seseorang juga tidak bisa diwakilkan. Filosofinya harus yang bersangkutan.

Apa teori progresif. Negara hukum konsepsinya? Siapapun harus tunduk pada hukum. Apakah praktek negara hukum sesuai konsepsinya? Rumusanya: Kedilan, Kemanfaatan Kepastian Hukum.

Adilkah terdakwa dipenjara? Dijawab, semestinya orang lain, pihak ketiga, yang menyebarkan menggunakan alat, memberitahukan ditelusuri. Meme itu sejak dulu, secara nasional sudah ada. Tidak dipermasalahkan, yang ada di WAG.

Profesor ditanya, apakah mengetahui meme bergambar Ketum PDIP? “Tidak suka politik. Sukanya dangdut koplo. Tapi pernah tahu, banyak orang tahu. Bamyak penyebar tapi tidak diproses hukum. Karena mudhorotnya lebih banyak. Hanya bikin rame saja,” katanya.

Soal Bupati Boyolali Seno Samudro menyebut Prabowo Asu. Mana yang layak dipidana dibandingkan dengan menyebar meme si WAG?

Profesor menjawab tidak punya kapasitas itu. Tetapi dilihat dari pendekatan kearifan lokal. Menyebut kata segawon itu tercela, itu tercela tidak sopan. Tolok ukur tercela itu kemanusiaan, susila dan kearifan lokal.
Berkaitan dengan SARA, harus terjadi dan harus ada niat. Menguji niat seseorang bagaimana? Niat itu subyektif. Perbuatanya itu obyektif.

Sementara majlis hakim menanyakan falsafahnya UU ITE apa? Menurutnya, UU ITE merujuk hukum jaman Belanda. Sukarno pernah kena, Pasal 156 KUHP.
Sekarang UU itu dimanfaatkan penguasa.

Kepentingan siapa yang dilindungi UU ITE? Adalah kepentingan umum dan individu. Tetapi UU ITE bertujuan mengatut tata kelola hukum administrasi Ultimum remidium. Bedanya pasal 156 KUHP dengan Pasal 28 ITE hanya alatnya saja. Pasal 28 menyebarkan tampa menyebut alat.

Apa itu keadilan substansial? Dapat dilihat kemanfaatan dan kepastian hukum. Negara diuntungkan atau dirugikan dalam perkara ini ? Silahkan diukur sendiri. (baguss)