Permohonan Bebas dr. Martanto Belum Direspon Hakim

0 198

INFOWONOGIRI.COM-SELOGIRI-Dokter Martanto belum bisa menghirup udara bebas. Terdakwa kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) itu harus tetap berada di balik jeruji Rutan Wonogiri sampai batas waktu yang belum pasti.

Jawaban itu disampaikan Ketua Majlis Lingga Setyawan terhadap pertanyaan penasehat hukum terdakwa dalam sidang lanjutan ke 12 Selasa (16/4/19) di Ruang Cakra PN Selogiri Wonogiri.

“Terkait permohonan pengalihan penahanan, skemanya setelah sidang majelis hakim diskusi. Sampai tadi pagi, majelis belum menemui kesepakatan. Jika memang permohonan dikabulkan, kami akan membuat surat penetapan. Tetapi jika tidak dikabulkan, maka majlis tidak perlu membuat surat penetapan baru,” kata Lingga menjawab penasehat hukum dr Martanto M. Taufik dkk.

Agenda sidang kali ini adalah meminta keterangan saksi ahli. Yaitu Prof DR. Edward Oemar Sharif Hiarid, pejabat Sekertaris Dewan Guru Besar UGM dan Guru Besar Hukum Pidana FH-UGM Yogyakarta. Saksi ahli dihadirkan atas permintaan JPU Kejari Wonogiri.

Namun saksi ahli tidak dapat hadir. Karena kesempatan tiga kali telah diberilan, namun tetap tdak bisa hadir maka majlis memutus kesempatan untuk hadirkan tidak ada lagi. Ketidakhadiran saksi ahli karena berada di tempat yang jauh.

Untuk itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bagyo Mulyono mengajukan permohonan keterangan saksi ahli dibacakan. Seperti hasil keterangan kepada penyidik Polri. Namun kubu dr Martanto menolak keras. Dalihnya, keterangan saksi ahli harus diuji di hadapan majlis, bukan penyidik Polisi. Agar keterangan saksi ahli sah dan kuat.

Akhirnya, majlis hakim memutuskan JPU untuk membacakan keterangan saksi ahli. Alasannya karena saksi ahli sudah disumpah di Kepolisian.

Saksi ahli diperiksa pada Rabu, 02 Mei 2018. Pernah memberikan keterangan saksi ahli sebanyak 250 kali. Intinya ada postingan di grup whatsapp gambar baliho di sebuah jalan. Baliho bukan asli, melainkan hasil editan. Baliho itu bergambar lambang PDIP bertuliskan “ PDI-P Tidak Butuh Suara Umat Islam”, Foto Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Terdapat lambang partai PKB, Golkar PPP, Hanura, Nasdem dan Perindo.

Gambar yang diposting di medsos merupakan transaksi elektronik. Gambar baliho itu sengaja diposting dan sudah memenuhi unsur ujaran kebencian atau Hate Speec. PDIP dan Megawati adalah pihak yang paling dirugikan dampak postingan gambar itu.

Seperti diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A UU No. 19 th 2016, tentang perubahan atas UU No. 11 th 2008, tentang ITE.

Seusai pembacaan berita acara saksi ahli, majlis hakim menawarkan kepada PH terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan terdakwa. Rencana M. Taufik dkk akan mengajukan tiga saksi. Diagendakan Selasa (23/4/19).

Hadir sekitar 35 para simpatisan terdakwa. Antara lain para Ustadz dan pemgurus Pondok Pesantren, Aktifia Masjid dan para dokter. Hadir Wakapolres Kompol Aidil Fitri Syah dan pasukan. Sidang berjalan aman. (baguss)