PPK Ancam KPU Wonogiri Mundur Atau … ???!!!

0 890
Kanan anggota Komisioner KPU Wonogiri Pradika Harsanto saat menyerahkan hasil laporan Dakam kepada perwakilan Parpol | Foto Istimewa

INFOWONOGIRI.COM-KOTA-Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Wonogiri menuntut Komisioner KPU Kabupaten Wonogiri mengundurkan diri dari jabatannya. Sekarang!. Kalau tidak mengundurkan diri, PPK meminta tuntutannya dipenuhi, maka PPK meminta KPU memenuhi tuntutannya yang lain.  

Pernyataan sikap disampaikan Ketua dan Anggota PPK Kecamatan, seperti yang diterima redaksi infowonogiri.com. Pertama PPK menilai Komisioner KPU Wonogiri arogan. Cara berkomunikasinya merusak keharmonisan hubungan antar badan penyelengara pemilu, memicu konflik dengan PPK.

PPK merasa telah berkordinasi dan berkomunikasi dengan baik, tetapi KPU menantang PPK yang tida sepaham untuk mengundurkan diri. “Dengan sikap arogan itu, konflik semakin berpekanjangan dan menunjukan KPU Wonogiri tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan konflik yang dipicu sendiri oleh komisioner,” katanya.

Kedua, keputusan KPU Wonogiri tentang penambahan PPK patut diduga tidak sesuai surat KPU-RI Nomor 1373/PP-05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 2018 November, perihal SE tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu 2019 pasca Putusan MK 31/PUU/XVI/2018.

Simak putusan Bawaslu Wonogiri nomor 001/PL/LP/PP/ADM/Kab/14.34/XI/2018 yang menyatakan bahwa KPU Wonogiri terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar administrasi tentang tata cara dan prosedur proses penambahan jumlah anggota PPK Pemilu 2019 di Kecamatan Ngadirojo.

Meski putusan hanya di PPK Ngadirojo -karena hanya kecamatan Ngadirojo yang menggugat-, namun prosedur penambahan di semua kecamatan se Kabupaten Wonogiri menggunakan tata cara dan prosedur yang sama. “Karena itu kami mendesak agar KPU Wonogiri meninjau ulang proses penambahan PPK di 25 Kecamatan,” tulisnya.

Ketiga, mendesak KPU Wonogiri untuk memperbaiki beberapa hal. Merubah sikap arogansi dengan melindungi seluruh penyelenggara di bawahnya sebagai tanggungjawab structural KPU Wonogiri terhadap seluruh aparat badan penyelenggara. Kedua, meninjau ulang proses penambahan PPK di 25 Kecamatan sesuai seuat KPU-RI Nomor 1373.

Tujuannya agar seluruh tahapan proses penyelenggara Pemilu 2019 memiliki kepastian hukum guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap badan penyelenggara di Wonogiri. ”Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, kami bersepakatan dan berketetapan “Menuntut mundur Komisioner KPU Wonogiri dari jabatannya,” petisi tertanggal 2/1/19 ditandatangani 10 orang.

Westu sebagai Ketua PPK Kecamatan Selogiri belum berhasil dikonfirmasi ulang. Ketua KPU Wonogiri Toto Sihsetyo Adi menyatakan belum menerima surat pernyataan PPK. Bahkan dia mempertanyakan surat petisi apa itu. hal sama disampaikan anggotanya Dwi Prasetyo dan Augustina Pupadewi. (baguss)