Indonesia Siap Wujudkan Dunia Ramah Anak

0 151

INFOWONOGIRI.COM -JAKARTA–Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), bersama Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP – RI), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Maju Perempuan Indonesia (MPI), Kongres Ulama perempuan Indonesia (KUPI) dan peserta Focus Group Discussion (FGD) “Stop Perkawinan Anak” sepakat bahwa perkawinan anak harus dicegah. Karena cenderung menimbulkan bahaya bagi masa depan anak, keluarga, masyarakat dan negara.

Itulah kesepakatan FGD yang digelar Rabu (2/5/18) di Gedung DPR RI Jakarta. Kementerian PPPA diwakili Lenny Rosalin sebagai narasumber, bersama dengan dr. Ulla Nuchrawaty sebagai praktisi medis dan Ketua Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Badriyah.

Badriyah mengatakan selama ini, ada masyarakat Indonesia memiliki anggapan bahwa perkawinan anak dapat mengentaskan kemiskinan dan sebagai jalan keluar untuk menghindari fitnah atau perzinahan. Namun, alangkah lebih baiknya jika kita mempersiapkan generasi muda untuk melakukan perkawinan karena lebih bertujuan membentuk keluarga yang bahagia sakinah, terhindar dari perceraian, dan bukan sekedar melegalkan hubungan seksual.

“Menikah itu sebaiknya sesuai pada kesiapan usia masing-masing individu. Supaya dapat menekan angka perceraian dan resiko lainnya. Kita bukan melarang orang menikah, namun perkawinan anak bukan jalan keluar menghindari zina dan hal negatif lainnya,” tegas Badriyah.

Perkawinan anak perlu dicegah karena memiliki dampak. Antara lain: meningkatnya angka drop-out karena sebagian besar anak yang menikah di bawah usia 18 tahun tidak melanjutkan sekolah. Akibat kesehatan ibu dan anak, sering berakhir kematian ibu dan bayi.

Dampak ekonomi yang muncul antara lain pekerja anak, dan sebagian harus terpaksa bekerja di sektor informal dengan upah rendah.  Bahkan tanpa perlindungan sosial. Ketiga hal tersebut (pendidikan, kesehatan dan ekonomi) merupakan faktor untuk menghitung angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Dampak lain terjadinya KDRT dan bahkan berakhir perceraian. Untuk itu pencegahan perkawinan anak memang sudah menjadi tanggung jawab kita,” ujar Deputi Menteri PPPA Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA, Lenny Rosalin.

Kementerian PPPA kini sedang fokus mencegah perkawinan anak. Ada 5 strategi: 1) target pada anak dengan membentuk Forum Anak hingga tingkat desa; 2) target pada keluarga, melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), 3) melalui sekolah dengan inisiasi Sekolah Ramah Anak (SRA); 4) target pada lingkungan, mengembangan Pusat Kreativitas Anak (PKA) dan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) serta membangun dialog dengan pemangku kepentingan (toga, toma, todat, serta bermitra dengan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media); 5) target pada wilayah dengan menginisiasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Tujuan akhir Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030 tidak akan bisa dicapai jika perkawinan anak masih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017, terdapat 23 provinsi di Indonesia memiliki angka perkawinan anak di atas angka rata-rata nasional. Sejauh ini, Kementerian PPPA juga mendorong revisi regulasi terutama fokus pada 2 poin, yakni menaikkan usia perkawinan, dan mengatur dispensasi. (rill)

error: Content is protected !!