WakilBupati; Jangan Ada Lagi Monopoli Sekolah Favorit

0 223

INFOWONOGIRI.COM-KOTA-Wakil Bupati Wonogiri Edy Santosa menyampaikan, sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas Panca Program penguasa local saat ini. Sistem pembagian wilayah harus diketahui secara benar untuk mencapai kesetaraan pembangunan di bidang pendidikan di seluruh wilayah. Bukan menjadi monopolis di wilayah kota.

“Sehingga tidaka ada lagi istilah sekolah favorit. Ini sudah menjadi prioritas pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan pendidikan secara objektif, transparan, akuntabel tanpa diskriminatif dan dapat diakses seluruh masyarakat,” kata Wabup.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan  Kabupaten H. Siswanto memaparkan sistim pengawasan ruang Ujian Nasional (UN) terdapat tiga cara tergantung metode ujian nasional yang digunakan. Pengawasan UN berbasis komputer setiap server ditangani seorang proctor. Setiap 20 peserta diawasi satu pengawas. Seorang teknisi menangani maksimal 2 ruang UN berbasis komputer atau 40 komputer client.

Pengawasan UN berbasis kertas pensil dilaksanakan dengan sistem silang antar satuan pendidikan dalam 1 kabupaten. Setiap ruang berisi maksimal 20 peserta diawasi dua pengawas. Pengawasan ujian sekolah SD/MI dilaksanakan sistem silang antar satuan pendidikan. Setiap ruang maksimal berisi 20 peserta diawasi dua orang.

Jadwal ujian sekolah paket A/Ujian ulang jadwal ujian sekolah ditentukan satuan pendidikan masing-masing dengan pertimbangan ketuntasan belajar peserta didik rentang waktu pelajaran ujian sekolah antara tanggal 19 Maret 2018 s/d 5 Mei 2018, termasuk ujian susulan.

Dalam penggandaan soal UN terdapat berbagai cara, tergantung jenjang pendidikan siswa yang akan mengerjakan UN. Soal UN SMP digandakan panitia provinsi. Soal USBN dan UN SMP digandakan satuan pendidikan melalui dana BOS. Soal USBN SD digandakan melalui dana APBD Kabupaten. Soal USBN paket C paket B dan paket A digunakan satuan pendidikan.

Kepanitiaan dalam penyelenggaraan ujian nasional dan ujian setara di tingkat kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan kantor Kemenag Kabupaten serta panitia tingkat satuan pendidikan ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten terdiri dari unsur satuan pendidikan pelaksana maupun yang bergabung. (baguss).

error: Content is protected !!