400 Koperasi Diusulkan Dibubarkan

0 682
Ketua LPKSM Keadilan Nusantara Wonogiri Joko Pranowo sedang menyampaikan pendapat di hadapan wakil rakyat

INFOWONOGIRI.COM-KOTA-Di Kabupaten Wonogiri terdapat 1.163 Lembaga Koperasi. Diantaranya sebanyak 426 Koperasi berstatus aktif. Sebanyak 432 Koperasi diusulkan untuk dibubarkan. Itu dibeberakan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonogiri Guruh Santoso, Senin (30/4/18) pada acara dengar pendapat.

“Ada 400 ratusan koperasi itu kita usulkan untuk dibubarkan. Karena setelah diklarifikasi keberadaannya tidak aktif. Bahkan karena bermasalah,” kata Guruh. Guruh hadir memenuhi undangan rapat dengar pendapat (hearing) antara Komisi II DPRD II Wonogiri Vs Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Keadilan Nusantara Wonogiri.

Hearing juga dihadiri 20-an korban renterner/bank plencit yang mengaku koperasi. Peserta hearing diterima Ketua DPRD II Setyo Sukarno. Hearing dipimpin Ketua Komisi II Sardi S. Hadir pula anggota Komisi bidang ekonomi pembangunan ini, Marhendi, Jarmono, dan Nyoto

Berita Terkait Lainnya ;

Dari pihak eksutif hadir Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Guruh Santoso, didampingi Kabid Koperasi, Dwi Sudarsono beserta stafnya Sakir, Sudarna dan Anggar. Hadir pula Staf BPMPP Teguh, Kasatpol PP Linmas dan Damkar Waluyo dan stafnya.

Korban “renternir” dan pengurus LPKSM-KN, mengemukakan, kedatangannya ke kantor wakil rakyat ingin mengadukan masalah dan meminta solusinya. Masalahnya di wilayah Wonogiri timur (Jatisrono, Slogohimo, Purwantoro, Bulukerto, Kismantoro, Puhpelem) banyak beredar lintah darat, dari luar Wonogiri. Ditengarai mereka illegal.

Menurutnya, jumlah korban lintah darat mencapai ratusan. Untuk itu agar tidak bertambah jumlah korbannya. Maka LPKSM-KN meminta agar pemerintah hadir menegakkan peraturan daerah dan perundang-undangan. Bagi para korban bisa menyelesaikan masalahnya dengan lintahdarat. “Terutama Satpol PP dan Dinas Koperasi dan UMKM,” katanya.

Menanggapi hal itu, pimpinan rapat hearing memerintahkan kepada Disperindagkop agar memperluas surat edaran Kepala Dinas, dan menindak koperasi illegal agar ada efek jera. Kepada LPKSM-KN dan masyarakat bekerjasama dengan pemerintah untuk melaporkan setiap ada masalah. “Kami tahun depan juga akan membahas Perda inisiatif,” kata Sardi (baguss)

error: Content is protected !!