Kasus Oknum Notaris Lemot Layani Masyarakat

0 962
kantor notaries Sri Sustyani

INFOWONOGIRI.COM-KOTA-Seorang pejabat notaris berkantor di Giritirto Wonogiri Kota dianggap lambat (lemot) dalam memberikan pelayanan masyarakat. Notaris itu bernama Sri Sustyani berkantor di Jl Ki Mangunsarkoro Kaloran Wonogiri Kota.

Sedangkan pemohon bernama Mulyoto warga Slogohimo.  Mulyoto melalui Sugiyarno alias Nano menyatakan bahwa Mulyoto pernah mengajukan permohonan balik nama sertifikat hak milik (SHM) atas nama orang tuanya, atau disebut turun waris.

Mulyoto mengajukan permohonan sejak 2013. Menurut Nano dokumen yang diajukan sebagai syarat turun waris dirasa cukup. Bahkan pemohon telah membayarkan uang tunai Rp.14 Juta diterima Sri Sustyani. Bukti kwitansi dan ditandatangani. Pemohon pernah beberapa kali menanyakan, katanya masih dalam proses.

Gilang Pamula

Ketika dikonfirmasi, Sri Sustyani tidak di kantor. Menurut stafnya, Gilang Pamula, bahwa benar pemohon mengajukan permohonan turun waris melalui Sri Sustyani. Juga dibenarkan, pemohon telah membayarkan uang.

Gilang beralasan, lambatnya proses dikarenakan banyak ahli warisnya. Beberapa nama yang diingat adalah Jumini dan Warkati. Selain itu, kata Gilang, terjadi kesalahan balik nama. Tapi Gilang tidak menjelaskan detil kesalahannya. Alasan lain permohonan pernah dicabut, tapi Gilang tidak bisa menunjukan bukti pencabutannya.

Usut punya usut, ternyata pada tahun 2013 Sri Sustyani belum menjadi pejabat Notaris. Sri Sustyani baru mendapatkan SK notaris tanggal 21 Pebruari 2017. Itu diketahui setelah didatangi di kantornya.  Selama ini SriSustyani, hanya pembantu di kantor Notaris Susilo T Hardjono SH.MKN di Wonogiri dengan SK turun tahun 2015, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan nama sama tertanggal 17 Oktober 2014.

Padahal kwitansi tertulis tahun 2013?. Gilang menjelaskan, sebelumnya Sri Sustyani pernah bekerja di Notaris Karmala Suti di Wonogiri. “Sekarang sudah pensiun, diteruskan anaknya, Hendrawan,” katanya.

Lemotnya penyertifikatan itu (2013-2017) berdampak merugikan pemohon. Sebab tahun itu pajak penyertifikatan relative kecil, bahkan nol rupiah. Sedangkan saat ini bea pajak naik 300 %. Soal itu, Gilang tidak bisa menjawab. (baguss)

error: Content is protected !!