Ini Komponen Gaji Wakil Rakyat Wonogiri

0 897
Unsur pimpinan DPRD Wonogiri

INFOWONOGIRI.COM-KOTA-Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Wonogiri akan konsultasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri terkait kondisi keuangan daerah (KKD) Kabupaten Wonogiri.

Hal itu penting dilakukan untuk menentukan naik atau turun gaji anggota dewan, atau tetap sesuai gaji bulan ini. “Akan dikonsultasikan oleh tim PAPD Pemkab Wonogiri ke Kemendagri dan Kemnkeu, besok mas. Kita tunggu besok hasilnya,” ujar Wakil Ketua DPRD II Wonogiri, Sunarmin (16/11/17)
Berapa sih gaji anggota DPRD saat ini?.

Setwan DPRD II Wonogiri, H. Gatot Siswoyo didampingi Kabag Umum Haryono membeberkan komponen gaji wakil rakyat.
Gaji anggota dewan terdiri dari gaji pokok. Gaji pokok standarnya adalah representasi dari gaji Bupati dasarnya Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI).

Ketua DPRD representasi 100 % dari Bupati Rp 2,100.000. Wakil Ketua 80 % dari representasi Bupati Rp 1.680.000. Anggota 75 % dari representasi Bupati Rp 1.575.000.
Ada tambahan tunjangan komunikasi intensif sesuai KKD.

“Sesuai PP nomor 18 tahun 2017 KKD Wonogiri kategori sedang,” kata Haryono.
Maka lanjut Haryono, untuk Ketua adalah 5 x Rp 2,100.000 repsentasi. Dasarnya SE Mendagri no 62 tahun 2017, Perda no 7 2017 dan Perbup nomor 76 tahun 2017.
Kemudian, komponen gaji dewan lainnya adalah tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota.

Untuk Ketua Rp 10,500.000. Wakil Ketua Rp 8,500.000. Anggota Rp 6,750.000.
Komponen lain, Tunjangan Jabatan untuk Ketua Rp. 3,045.000. Wakil Ketua Rp 2,436.000. Anggota Rp 2.283.750.

Ada lagi Tunjangan Beras, takaranya berbeda satu samal lain. Tergantung jumlah keluarga anggota dewan. Misalnya seorang anggota dewan tampa istri dan anak adalah Rp 72.420. Jika mempunyai istri dan anak maka dikalikan jumlah keluarganya.

Uang paket prosentase 10 % dari represasi masing masing dewan. Contoh Ketua 10 % yaitu Rp 2,100.000. Ada juga Tunjangan Alat Kelengkapan (Alkep) representasi (tunjangan Banmus/Badan Musawarah). Banmus ditetapkan berdasarkan agenda sidang. Besaranya sekira maksimal Rp.152.000 dan minimal Rp 91.000 dikalikan jumlah kehadiran.

Kemudian muncul PP nomor 18 tahun 2017, mengatur adanya Tunjangan Transportasi (TT) diatur dalam Perbup.

Namun TT hanya untuk anggota dewan. Unsur Pimpinan tidak dapat TT. Karena Pimpinan sudah mendapatkan mobil dinas yang melekat. Besaranya TT untuk anggota dewan adalah Rp 8.750.000.

“Semua ada potongan 5 % untuk tunjangan perumahan, TKI 15 %, Perumahan 15%, yang lain pasal 17 -patokan batas kena pajak-,” kata Haryono. Jelas menghitungnya? (baguss)