Anggota Dewan Pusing Mikirin Kembalikan Gaji

0 583

 

Sekwan DPRD Wonogiri H. Gatot Siswoyo

INFOWONOGIRI.COM-KOTA-Sebagian Anggota DPRD II Wonogiri diprediksi sedang pusing memikirkan gaji yang telah diterimanya.

Loh kok? Karena para wakil rakyat terancam harus mengembalikan sebagian gaji yang terlanjur dibelanjakan. Jumlah yang harus dikembalikan sekitar Rp 16-18 Juta per-dewan.

Kabar itu menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Kementrian Keuangan RI yang mengatur kategori Kemampuan Keuangan Daerah (KKD).

“Ada Surat Edaran dari Kementrian Keuangan, turun baru kemarin. Ini anggota dewan mumet, pada menangis. Tunjangan transportasi diberikan, tapi tunjangan representasi diturunkan seiring turunnya kategori KKD,” kata Wakil Ketua DPRD II, Sunarmin, Senin (13/11) di kantornya.
Namun Sunarmin mengaku tidak hapal nomor SE dimaksud. Alasanya, dia mendapatkan kabar baru sebatas lisan terbitnya SE itu.

Rencana menurut Sunarmin, para wakil rakyat akan membahasnya dua hari mendatang, pada Rabu (15/11) dalam rapat Konsultasi Pimpinan Legislatif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dipimpin Sekda Pemda Wonogiri.

Berdasarkan PP nomor 18 tahun 2017 gaji pokok dan tunjangan wakil rakyat naik. Kenaikan gaji diterima sejak Agustus s/d Nopember ini. Kenaikkan itu didasarkan KKD Wonogiri masuk kategori sedang.

Namun, KKD Wonogiri kembali turun, berdasarkan SE Kemenkeu. Narmin memerkirakan, jika diperhitungkan berdasarkan KKD rendah, maka setiap wakil rakyat harus mengembalikan gaji sekitar Rp.16 – 18 juta perorang.

“Mendagri sempat menaikan gaji dewan. Sekarang dihantam SE Menkeu,” kata Sunarmin. Mnurutnya itu berlaku untuk semua DPRD Kab/Kota di Indonesia.

Suratno, Anggota Fraksi Partai Gerindra tidak mau komentar. “Maaf saya pusing, habis rapat dengan fraksi. Tidak tidak. Gak berani,” katanya.

Terpisah, Sekwan DPRD Wonogiri H. Gatot Siswoyo menyatakan, pihaknya masih menunggu dan melihat situasi. “Saya wait and sea,” katanya.

Terpisah Sekda Pemda Wonogiri H. Suharno menyatakan baru akan konsultasi ke Mendagri. “Kita masih menunggu konsultasi,” katanya. (bagus)