Bupati dan Kajari Buat Komitmen Bidang Hukum

0 92
Bupati Joko Sutopo dan Kajari Tri Ari Mulyanto tukar cinderamata usai teken MoU bidang Hukum, di Pendopo Wonogiri
Bupati Joko Sutopo dan Kajari Tri Ari Mulyanto tukar cinderamata usai teken MoU bidang Hukum, di Pendopo Wonogiri

INFOWONOGIRI.COM-KOTA-Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Wonogiri meminta tegas agar para jaksa penyidik dan penuntut tidak main ancam. Tidak menakut-nakuti (intimidasi) terhadap pejabat pemerintah daerah.

“Jangan takut dengan jaksa. Jaksa juga manusia. Bisa dijadikan sahabat. Kalau ada jaksa main ancam, laporkan ke saya. Akan saya tindak,” kata Kajari Tri Ari Mulyanto, dalam sesi sambutan menjelang penandatangan MoU bidang hukum perdata dan tatausaha negara antara Kejaksaan vs Pemda Wonogiri, Rabu (6/4) di Pendopo Kabupaten Wonogiri.

Dijelaskan jaksa adalah pengacara negara, di bidang pidana dan perdata. Jaksa juga berperan menjalankan tugas dan fungsi sebagai tim Pengamanan dan Pengawalan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Dalam perkembangan dalam ilmu tata negara, kata Kajari asal Cilacap ini, jaksa tidak hanya sekedar penuntut umum, tetapi harus mengawal dan memperlancar pembangunan masyarakat seutuhnya menuju keadilan dan kesejahteraan.

Menurut Kajari, dibentuknya TP4D antara lain dilatarbelakangi, ada isyu menasional istilah kriminilasi pejabat, sehingga ada ketakutan pengelola anggaran untuk melaksanakan pembangunan. Maka dibentuklah Perpres nomor 5 tahun 2016. Diharapkan dengan Perpres itu, pembangunan di daerah dan pusat tetap jalan.

Jaksa sebagai tim TP4D akan memberikan bantuan hukum, konsultasi hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum.

Sementara Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengingatkan bahwa MoU jangan dimaknai sebagai konspirasi tetapi sebagai komitmen dan upaya menjaga kepastian hukum dalam menjalankan program pembangunan.

Rendahnya serapan anggaran yang pernah terjadi di Kabupaten Wonogiri menurut Bupati karena ada penyebabnya. Antara lain, karena ketakutan mengunakan anggaran. Bahkan Bupati menyebutkan, pernah ada PPK (pejabat pembuat komitmen) dan pejabat pengelola anggaran mau mengundurkan diri. Alasanya ada intervensi yang mengatasnamakan pihak tertentu. “Ini salah satu lemahnya serapan anggaran,” katanya. Faktor lain ada tumpang tindih aturan, sehingga terjadi interpretasi yang berbeda satu sama lain. Sehingga pelaksanaan tidak sesuai harapan. Bupati berharap dengan MoU ini menjadi momentum strategis pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan. (baguss)

error: Content is protected !!