Menteri PU Belum Restui PT PPI

0 250
 Plh. Kepegawaian dan Bagian Umum Kantor BBWS Bengawan Solo Dirjen Kementrian PU dan Mujiono Kepala TU setempat, keduanya rencana pembangunan pabrik PT Prima Palquet dan PT Bangun Persada melanggar aturan
Plh. Kepegawaian dan Bagian Umum Kantor BBWS Bengawan Solo Dirjen Kementrian PU dan Mujiono Kepala TU setempat, keduanya rencana pembangunan pabrik PT Prima Palquet dan PT Bangun Persada melanggar aturan

INFOWONOGIRI.COM-KOTA-Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR-RI) belum memberikan ijin kepada PT Prima Palquet Indonesia (PPI) yang berencana mendirikan pabrik di Dusun Timang Desa Wonokerto Kecamatan Wonogiri.

Kepastian itu disampaikan oleh Kepala Seksi Perencanaan O dan P Dirjen Sumberdaya Air Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, kemarin.
“Pemanfaatan Tanah Negara (TN) oleh PT PPI belum mendapatkan ijin sewa dari Menteri PUPR RI, Cq Sekjen selaku pengguna anggaran,” seperti rilis yang disampaikan oleh Supriyanta.

Dijelaskan, tim BBWS telah meinnjau lapangan setelah beredar berita di media masa tentang pencurian Tanah Negara (TN) sabuk hijau di Dusun Timang, Wonokerto Wonogiri.

Hasil tinjuan tim, bahwa BBWS memiliki lahan seluas 48.358 M2 di Dusun setempat, dan telah bersertifikat Nomor Buku Tanah Hak: Pakai No 1, tanggal 25 Juni 1996 dengan pemegang hak Departemen Pekerjaan Umum RI Cq Dirjen Pengairan.

Berdasarkan surat Dirjen SDA, Departemen Permukiman dan Sarana Wilayah, Dirjen SDA kepada Dirut Perum Jasa Tirta J, Nomor: PL.01.01.-DD/184, tanggal 30 April 2002, tentang Pemanfaatan Sebagian Aset pada Pi PWS Bengawan Solo dan Tanah Solo Vallei Warken yang akan dikelola oleh PJT I untuk memberikan nilai tambah dan mendukung operasionalsi PJT I Bengawan Solo guna memperoleh pendapatan,

Tinjuan lapangan, TN milik BBWS tersebut dimanfaatkan oleh PT PPI sebagai akses jalan menuju ke usaha industri. PPI pernah mengajukan permohonan kerjasama pemanfaatan aset TN melalui surat yang ditujukan ke PJT I, dengan nomor surat 004/PPI/WNG-10/2015.

Kemudian PJT I selaku pengelola aset membuat surat perjanjian dengan PPI tersebut. Perjanjian dituangkan dalam Surat Perjanjian Antara Divisi Jasa Asa Wilayah Sungai Bengawan Solo I (DJA III), Perum Jasa Tirta I dengan PT PPI tentang pemanfaatan Tanah Akses Masuk menuju Usaha Industri, nomor: PJT.18.1/PK/LH/DJA III/XII/2015 pada Selasa (1/12/15).

TN yang dimanfaatkan saat ini sedang tahap pengurugan untuk badan jalan. Dalam surat perjanjian pada nomor 4 huruf B, TN yang dimanfaatkan untuk akses jalan adalah seluas 1500m2 dengan spesifikasi 100 x 15. “Itu tidak sesuai atau bertentangan dengan apa yang terjadi di lapangan. Setelah diukur luasnya 1800 m2 yaitu ukuran 100 x 18m2,” kata Suprianta.

Lebih parah lagi, ternyata terdapat pengerjaan talud pengaman badan jalan berkonstruksi batu beton bertulang besi. “Itu juga tidak sesuai perjanjian” katanya lagi. Kini masalah tersebut menjadi perhatian husus karena daerah tersebut peruntukannya untuk genangan Sungai Bengawan Solo dan berdekatan dengan Sungai Walikan.

Untuk itu, BBWS akan meminta (memerintahkan) Perum Jasa Tirta untuk melakukan klarifikasi terkait penerbitan Surat Perjanjian dengan PT. PPI. (baguss)

error: Content is protected !!