Bayar Pajak Berapakah Pemasangan Baliho Calon-Calon Bupati ?

0 136
 Papan Baliho bergambar Calon Bupati Hamid Noor Yasin MM Dan Joko sutopo
Papan Baliho bergambar Calon Bupati Hamid Noor Yasin MM Dan Joko sutopo

INFOWONOGIRI.COM-KOTA-Ada pertanyaan dari masyarakat. Membayar berapakah pajak pemasangan gambar-gambar calon Bupati Wonogiri Joko Sutopo alias Mas Jekek dan Drs. H Hamid Noor Yasin MM di media luar ruang se Kabupaten Wonogiri?

Tidak semua orang bisa menjawabnya dengan pas. Ada yang menjawabnya dengan yakin, pasti membayar. Tetapi ada juga yang menjawab, dengan menerka nerka, para calon Bupati kita tidak membayar pajak pemasangan baliho.

Berikut liputan khusus INFOWONOGIRI.COM. ternyata tidak semua pemasangan gambar-gambar bakal calon Bupati-Wakil Bupati Wonogiri membayar pajak. Artinya ada yang membayar. Ada yang tidak membayar.

Siapakah yang membayar ? Siapakah yang tidak membayar?

Berikut penjelasan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Wonogiri melalui stafnya Sutikno dan Triyatmoko, Kamis (30/7) di kantornya.

riyatmoko Kasi Pengembangan dan Operasional Pajak DPPKAD
riyatmoko Kasi Pengembangan dan Operasional Pajak DPPKAD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri nomor 6 tahun 2011 tentang pajak daerah, dan berdasarkan peraturan yang lebih tinggi di atasnya, bawha setiap penggunaan ruang publik, wajib dikenakan pajak retribusi.

Pajak reklame dipungut atas penyelenggaraan reklame, obyek pajak semua penyeleggara reklame, tarifnya sebesar 25%, pajak reklame termasuk primadona dari jenis-jenis pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sutikno dan Triyatmoko menjelaskan, bawha para calon Bupati yang memasang papan/baliho bergambar foto masing masing, menggunakan jasa pihak ketiga. Sebab papan baliho yang ada adalah milik pihak ketiga.

Para calon Bupati itu membayar kontrak kepada pihak ketiga. Soal berapa jumlah atau nilai kontraknya, Sutikno dan Triyatmoko mengaku tidak tahu. Yang diketahui hanyalah pajak yang dibayarkan pihak ke tiga kepada DPPKAD.

“Yang punya sarana prasarana papan reklame itu pihak ketiga. Mereka, pihak ketiga sudah membayar pajak kepada kita, setiap tahun,” kata Sutikno. Pajaknya tergantung ukuran dan letak strategisnya.

Rata rata di jalan raya provinsi atau jalan raya kabupaten, misalnya di Jl RM Said, Jl A Yani, Jl Jendral Sudirman, dan Jl Diponegoro memiliki rate atau gret yang sama. Satu muka papan baliho senilai Rp.10,5 juta. Tampak dua muka Rp.21 juta.

Papan bando resmi yang terdaftar di DPPKAD ada 6 buah yang melintang jalan, dalam kota 4 dan 2 di Purwantoro. Sedangkan yang berukuran 5×10 M ada 3 buah, ukuran 4×8 ada 5 buah, dan 4×6 ada 45 buah se Wonogiri.

Pendapatan dalam 6 terakhir (1 smt) telah mencapai Rp.577 juta dari target yang dipathok oleh Bupati Wonogiri sebesar Rp.577 juta. Raihan pajak rekleme di Wonogiri, menurut Sutikno dan Triyatmoko terbilang bagus.

Wonogiri menduduki rengking ke 3 setelah Solo dan Sukoharjo se Soloraya. Wonogiri akan terus berupaya menggenjot raihan PAD dari sektor pajak reklame. Sebab masih banyak potensi yang belum tergarap.

Papan baliho yang dibayar adalah papan baliho yang telah resmi terdaftar di DPPKAD. Sedangkan papan baliho semi permanen tidak ada dibayar sama sekali oleh Calon Bupati. Padahal jumlahnya jauh lebih banyak.

Papan baliho semi permanen bergambar Joko Sutopo sedikitnya ada 294 di setiap Desa/Kelurahan se Kabupaten Wonogiri. Ada 20 spanduk di setiap wilayah Desa/Kelurahan, dan ada 60 stiker permanen di mobil angkuta.

Sedangkan baliho Calon Bupati Drs. Hamid Noor Yasin juga ada hampir di setiap kota Kecamatan. Menurut pengakuan Hamid Noor Yasin ada 19 titik baliho, dan semua itu sudah membayar ke Bagong selaku pemilik papan reklame.

Menurut DPPKAD, pemasangan papan baliho semi permanen itu melanggar aturan, karena tidak membayar pajak. “Bisa dibilang illegal, begitu,” kata Triyatmoko Kasi Pengembangan dan Operasional Pajak DPPKAD. Papan baliho non permanen tidak dipungut pajak karena belum ada ijin BPMPP.

Itulah tugas DPPKAD untuk meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Intensifikasi itu menagih para wajib pajak yang telah menggunakan jasa pemasangan reklame.

Ekstensifikasi adalah mencari dan meningkatkan potensi pajak baru. Namun sering kali kesulitan, jika akan menarik pajak kepada wajib pajak yang memiliki nuansa politik, dan pemasangan reklmae intansi pemerintah/negara.

“Itu potensi tetapi belum digarap. Masih banyak yang belum tergarap, masih dalam perencanaan” kata Sutikno. Antara lain, mobil pikup angkutan dealer, minibus angkutan kota/angkutan desa, bus AKDP, AKAP. (baguss)

error: Content is protected !!