Kabar Gembira, Sekarang Mengurus Perijinan Bisa Di Kecamatan

0 95
Kantor Kecamatan Wuryantoro
Kantor Kecamatan Wuryantoro

infowonogiri.com – WURYANTORO – Terhitung per tanggal 2 Januari Wonogiri menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu di tingkat Kecamatan. Sejumlah 25 Kecamatan yang ada di Wonogiri berkomitmen memberlakukan pelayanan pada masyarakat dalam mengurus perijinan dan non perijinan yang bisa diurus dengan datang ke Kecamatan terdekat sejak awal tahun ini. Pelayanan publik di bidang perijinan dan non perijinan ini dinamakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

“Kalau selama ini masyarakat yang ingin mengurus perijinan harus ke SKPD terkait, artinya harus datang ke Kabupaten yang jaraknya relatif jauh dari daerah mereka, nah sekarang ini dengan adanya PATEN maka bisa menghemat waktu, tenaga dan biaya,” ungkap Asisten Pemerintahan Sekda Drs. Edi Sutopo, M.Si dalam laporannya sesaat sebelum pencanangan PATEN, Kamis (2/1).

Ditambahkan bahwa perijinan yang sementara ini dilayani oleh PATEN sebanyak 8 jenis perijinan dan 15 jenis non perijinan. Delapan jenis perijinan meliputi IMB, ijin gangguan, ijin usaha industri, ijin usaha perdagangan, ijin took obat, ijin usaha optik, ijin usaha salon, dan ijin reklame. Semantara jenis pelayanan non perijinan yang diselenggarakan meliputi berbagai rekomendasi (7 rekomendasi), legalisasi (7 legalisasi), dan penyelenggaraan pemungutan pajak reklame.

Pencanangan PATEN secara serentak dilakukan Bupati Wonogiri H. Danar Rahmanto di di balai Kecamatan Wuryantoro. Bupati mengatakan bahwa PATEN menjadi inovasi manajemen pelayanan administrasi tingkat Kecamatan yang mengedepankan azas kepastian, baik dalam pesyaratan, prosedur, biaya, waktu, dan hasil bagi masyarakat yang ingin dilayani. Untuk mendukung program ini,  telah disediakan dana Rp 50 juta per Kecamatan untuk sarana dan prasarana.

“Yang ingin saya tekankan kepada penyelenggara PATEN ini, harus memulai dengan pola pikir selama bisa dipermudah kenapa mesti dipersulit? Jangan sebaliknya. PATEN ini juga bentuk reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, agar mayarakat mudah, cepat, dekat, dan murah dalam mengurus perijinan yang dibutuhkan.”( N 420 )

error: Content is protected !!