Pengalihan Pengelolaan PBB Sepenuhnya Diberikan Kepada Daerah

0 65
Pengalihan Pengelolaan PBB Sepenuhnya Diberikan Kepada Daerah
Pengalihan Pengelolaan PBB Sepenuhnya Diberikan Kepada Daerah

infowonogiri.com- WONOGIRIKOTA-Di ruang Kerja Bupati telah dilaksanakan Penandatanganan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2014, Senin (30/12).

Hadir dalam acara ini Derektorat jendral Pajak Region 2 Propinsi  Jawa Tengah Yoyok Satiotomo dan juga Kepala KPPP Pratama Sukoharjo Darmawansah, Bupati Danar Rahmanto dan para pejabat SKPD Eselon II yang akan menjalankan tugas mengelola PBB P2 di Wonogiri.

Darmawansah menyampaikan pihaknya menyerahkan printer dan sudah menyiapkan 10 file program instal yang akan digunakan untuk para pengelola pajak di Pemda. Ia berharap  selalu berkoordinasi. Pihak KPPP Sukoharjo siap membantu apabila dibutuhkan.

Sementara Danar Rahmanto menyambut baik keputusan ini. Bupati menghimbau kepada para pelaksana pengelola PBB untuk bisa menjalankannya dan bisa berguna untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Wonogiri.

Pengalihan BBPHTB secara keseluruhan Kabupaten/kota telah berlangsung sejak tahun 2010 sedang pengalihan PBBP2 berlangsung secara bertahap mulai tahun 2011 di kota Surabaya, 17 Kabupaten/Kota tahun 2012, 105 Kabupaten/Kota tahun 2012. Sebelum 1 Januari 2014 PBB P2 sudah harus dialihkan ke Kabupaten/Kota, sisanya.

Rencana penerimaan Pajak PBB Kabupaten Wonogiri tahun 2013 Rp.12,703,003,000,- , sampai dengan minggu ke lll Desember 2013 telah terealisasi sebesar Rp.12,821.451.000,- atau 100,93% . Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Sukoharjo dan DPPKAD Kabupaten Wonogiri untuk merealisasikan penerima pajak.

Mulai dari penyampaian SPPT PBB, melakukan sosialisasi dan penyuluhan Perpajakan, monitoring penerimaan pajak dan kegiatan pemutakiran data piutang pajak pada tiga Kecamatan yaitu Wuryantoro, Manyaran dan Eromoko.

Pengalihan pengelolaan BPHTB dan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada Daerah merupakan tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan pengalihan ini kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselengarakan oleh pemerintah Daerah (Kabupaten/kota).

Yang dimaksud dengan pengalihan wewenang pemunggutan sebenarnya adalah seluruh rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data obyek dan subjek, penentuan besarnya pajak terhutang, pelaksanaan kegiatan penagihan pajak terhadap wajib pajak serta pengawasan penyetoranya.[N420]

error: Content is protected !!