Lengserkan Ketua MK Tak Perlu Menunggu Keputusan Hukum Tetap

0 17
Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y. Thohari saat menjadi pembicara sosialisasi empat pilar bernegara yang digelar oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Wonogiri di gedung PGRI di Brumbung Wonogiri
Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y. Thohari saat menjadi pembicara sosialisasi empat pilar bernegara yang digelar oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Wonogiri di gedung PGRI di Brumbung Wonogiri

infowonogiri.com-SELOGIRI-Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y. Thohari berpendapat, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar harus segera diberhentikan dari jabatannya sebagai hakim di lembaga MK, dan sekaligus dilengserkan dari jabatan Ketua MK.

Setelah diberhentikan, dicarikan penggantinya dan segera dilantik. Sebab secara institusi MK tidak boleh terhenti disebabkan oleh karena ketuanya sedang menghadapi kasus yang dituduhkan kepadanya. Yaitu diduga menerima suap Rp.2-3 Milyar.

Tampa mengurangi rasa hormat terhadap asas praduga takbersalah, Akil Mochtar harus diberhentikan oleh majlis kehormatan. Tampa harus menunggu keputusan hukum tetap peradilan. Sebab lembaga ini (MK) harus utuh. Tidak boleh ada jabatan hakim yang kosong, harus segera menunjuk penggantinya,” katanya.

Sekedar informadi, dalam pidato Akil Mochtar sendiri, pasca dilantik sebagai hakim dan sebagai Ketua MK, pernah menyampaikan jika dirinya berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kewajiban sebagai hakim MK, ia akan memotong lehernya sendiri.

Hajriyanto Thohari berpendapat, bahwa pidato atau statmen pejabat tinggi atau politikus tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. “Hukum itu tergantung alat bukti. Jangan terlena dengan khutbah jumat di masjid, dan hutbah pendeta di gereja tidak bisa sebagai dasar hukum. Karena itu bukan produk hukum. Itu pencintraan dan politis,” kata Hajriyanto.

Hajriyanto hadir di Wonogiri dalam rangka menjadi pemateri pada acra Sosilisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Pancasila, UU 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika kerjasama MPR RI dengan Dewan Pendidikan (DP) Kabupten Wonogiri, Jumat (4/10) di gedung PGRI Wonogiri.

Soal pernyataan sejumlah politikus, dan pengamat maupun pakar hukum, bawha Akil Mochtar harus dimiskikan dan dihukum dengan dipotong jari-jarinya, menurutnya semua harus berproses berdasarkan hukum yang berlaku.[Bagus]

error: Content is protected !!