Kabupaten Kota Se Jateng Belum Mempunyai Perda Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Kecuali Kudus

0 37

wonogiri

infowonogiri.com – WONOGIRI – Ternyata Pemerintah Kabupaten/Kotamadya se Provinsi Jawa Tengah (Jateng) belum mempunyai Perda Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Kecuali Kotamadya Kudus yang menjadi satu-satunya dan yang pertama pemerintah daerah yang mempunyai Perda IUJK.

Hal itu terungkap dalam Rapat Kordinasi (Rakor) dan Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi, Selasa (17/9) di gedung Baru Setda Pemda Wonogiri.

“Ini mendesak karena kita tidak punya IUJK. Targetnya inisasi Perda. Pada tahun 2014 harus terbentuk dant disahkan Perda tentang IUJK,” kata Pranata Kasubsi Pengendalian Kantor Bagian Pembangunan Setda Pemda Wonogiri.

Acara ini dihadiri oleh pejabat LPJK Provinsi Jateng Ir Ari Susilo, pejabat Balai Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi (BP2JK), Dinas Kimtaru Prov Jateng Ir Agus Tiarso, Pegawai Bagian Pembangunan Kabupaten Wonogiri dan para utusan dari pegawai SKPD Pemda Wonogiri, serta para perwakilan dari asosiasi jasa konstruksi di Wonogiri yang berjumlah 18 lembaga. Dari 18 lembaga itu memiliki anggota 350 pengusaha.

Materi yang disampaikan adalah penyusunan Perda IUJK di Kabupaten Wonogiri dan pelayanan sertifikasi badan usaha untuk konstruksi dan konsultan.

“Dulu pungutannya itu masih dalam bentuk retribusi untuk ijin usaha. Retribusi itu sudah dihapus. Karena memang tidak boleh memungut retribusi terhadap jasa konstruksi. Kita harus punya Perda. Perda ini akan menguatkan bahwa tidak akan ada lagi pungutan terhadap ijin konstruksi,” tambah Pranata.

Kini telah terbit Permen PU nomor 4/2011 tentang pemberian ijin jasa konstruksi. Sebelumnya telah dihapus retribusi pungutan jasa konstruksi pada tahun 2011. Dengan Perda nantinya akan menegaskan tidak ada pungutan retribusi IUJK. Menguatkan sisi penyedia konstruksi. Sekaligus penguatan lembaga IUJK.

Salah satu perserta Rakor, Kentut Suryatno mengemukakan, dimungkinkan munculnya Perda baru akan terasa aneh dan memberatkan bagi para pengusaha. Namun jika ada sosialisasi maka akan menjadi terbiasa dan memahami. Menurutnya Perda IUJK itu perlu. Sebab kegiatan konstruksi dan ijin kegiatan itu membutuhkan aturan, agar tidak semrawut,” kata Kentut. Hal lain yang dimungkinkan akan memberatkan, versi Kentut, karena bisa jadi perjalanan perijinan akan lebih lama. [Bagus]

error: Content is protected !!