Pihak Tergugat Menolak Membayar Demi Menyelematkan Uang Kas Negara

0 39
Saksi-saksi kubu penggugat Zainal Arifin atas gugatan terhadap Bupati Wonogiri
Saksi-saksi kubu penggugat Zainal Arifin atas gugatan terhadap Bupati Wonogiri

infowonogiri.com – WONOGIRI – Sri Mulyati membenarkan bahwa Bupati Wonogiri, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri dan pihaknya digugat oleh Surya Arifin Ardiansyah. Benar pihaknya tidak membayarkan sejumlah uang terhadap penggugat. Sikap tidak membayarkan uang ke pihak tergugat karena ingin menyelamatkan uang kas negara berkisar Rp.970 juta.

Menurut Sri Mulyati, jika ia membayarkan uang sejumlah itu kepada penggugat maka –justru- pihak tergugat (Bupati, Kepala Dinas, dan Kasubdin TK/SD) salah. Karena itu pihaknya tidak mau membayar uang sejumlah itu.

Permasalahnya, berawal, ketika tahun 2012 lalu, Dinas Dendidikan Kabupaten Wonogiri menyelenggarakan dua kegiatan pengadaan mebeller untuk perpustakaan 115 SD dan mebeller ruang kelas baru (RKB) SD. Pagu anggaran sekira Rp.1,2 Milyar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN. Setelah melalui proses lelang, CV Sarana Utama tercatat sebagai pemenang.

Karena itu CV Sarana Utama wajib melaksanakan kegiatannya. Paket pertama untuk 115 SD kurun waktu 60 hari. Jatuh tempo kegiatan pada 21 Oktober 2012. Paket kedua jangka waktu 45 hari, jatuh tempo pada 6 Oktober 2012. Faktanya, sampai jatuh tempo, CV Sarana Utama tidak mampu melaksanakan pekerjaan.

Paket pertama hanya mampu mengirimkan barang ke 19 SD. Ke 19 barang yang dikirim tersebut juga terindikasi tidak sesuai spek. Meja, kursi, almari dan lain lain yang telah dikirim dalam kondisi bubukan, tidak lurus dan kualitas kayunya buruk. Bahkan untuk paket kedua sama sekali belum mengirimkan barang.

“Sampai batas akhir kontrak barang yang dikirim tidak ada 10 persen. Kualitas rendah. Tidak memenuhi spek. Spek bahan kayu untuk almari ukuran ketebalan 2 cm, dan hardplek ukuran 1,8cm. Faktanya triplek 2MM. Barang baru dikirim dua hari sudah bubukan. Selebihnya barang dikirim akhir Desember 2012. Kami menolak membayar,” kata Sri Mulyati.

Selain itu, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditetapkan oleh panitia pengadaan barang juga tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan barang. Sehingga otomatis, Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri tidak mau mengeluarkan uang untuk membayar. “Kami juga sudah memutus kontraknya. Uang itu kita selamatkan di Kas Daerah,” ujarnya.[Bagus]

error: Content is protected !!