Kekecewaan Wakil Rakyat Terhadap Kinerja Bupati Terjawab

2 131
Bupati Wonogiri didampingi Kepala Dispendukcapil Hernowo Narmodo (kiri), Ketua KPU Wonogiri Joko Purnomo dan Edy Sutopo
Bupati Wonogiri didampingi Kepala Dispendukcapil Hernowo Narmodo (kiri), Ketua KPU Wonogiri Joko Purnomo dan Edy Sutopo

infowonogiri.com – WONOGIRI – Kekecewaan wakil rakyat terhadap kinerja Bupati Wonogiri mengemuka dalam rapat Pansus Interpelasi DPRD Wonogiri, Rabu (12/6) di gedung paripurna DPRD Wonogiri. Ungkapan kekeselaan hampir disampaikan oleh semua anggota Pansus terdiri dari pimpinan dan anggota Komisi A (bidang hukum dan pemerintahan) DPRD Wonogiri.

Rapat Pansus dipimpin oleh MH. Zainudin didampingi Tuharno SE MM dan Sunarmin SH. Ungkapan kekecewaan seperti dikemukakan oleh H. Abdullah Rabbani, dr Ngadiono dan MH Zainudin. “Jane (sesungguhnya, red), Pansus ini merupakan pasal pegel, kejengkelan Komisi A terhadap Kinerja Dispendukcapil,” ujar Abdullah.

Interpelasi DPRD atas carut marut jumlah penduduk Wonogiri yang hilang 400 ribu jiwa lebih

Karena, lanjut anggota fraksi PKS ini, apa yang disampaikan kepada Komisi A setelah dilakukan croshcheck tenyata terjadi perbedaan data jumlah penduduk sangat menyolok. Komisi A DPRD menghendaki  ada goodwill (itikad baik) dari Bupati Wonogiri untuk melakukan percepatan penambahan, perbaikan data jumlah penduduk Wonogiri.

Harapan kedua,  Bupati berani berjuang secara diplomatis dan politis ke Kementrian Dalam Negeri dan DPR RI maupun ke KPU Pusat. Abduulah menyatakan secara politis DPRD siap mendampingi bersama Bupati untuk memperjuangan penduduk Wonogiri yang tereliminasi sebagai warga Wonogiri.

Harapan ketiga, hak hak politik masyarakat Wonogiri mendapatkan celah regulatif untuk dikembalikan. Namun jika secara politis tidak berhasil, masih ada harapan lain. yaitu –miniml- hak-hak untuk mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa terlindungi, dengan perbaikan penambahan data jumlah penduduk sesuai faktanya.

Nada lebih keras dikatakan oleh dr Ngadiono. “Kita, saking pegelnya. Sehingga hak interpelasi ini kita gelar. Depdagri (Depertemen dalam negeri) akan menghapus 400 ribuan jumlah penduduk Wonogiri yang lebih dari setahun tidak tinggal di Wonogiri. Mari kita adu argumentasi ke Depdagri,” tandas Ngadiono. Selama ini tidak ada kordinasi lintas SKPD.

Ketua Pansus juga dibuat geleng geleng kepala atas kinerja Bupati, hususnya terhadap kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Hernowo Narmodo. “Saya terus terang bingung, ketika yang memberikan jawaban persoalaan data kependudukan jika yang menyampaikan Kepala Dispendukcapil,” tandas anggota Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Zainudin juga berujar, wajar saja jika Bupati Wonogiri secara teknis tidak bisa menjelaskan  persoalan jumlah penduduk Wonogiri yang tereliminisi hingga mencapai 400 ribuan lebih. Jika kemudian, belakangan pasca DPRD mengajukan hak interpelasi, kemudian muncul data sebanyak hampir 132 ribuan jumlah penduduk Wonogiri. Tapi Kepala Dispenduk juga tidak bisa menjelaskan.

Namun pada akhirnya pimpinan dan anggota Pansus merasa puas dan terjawab atas jawaban Bupati Wonogiri. Bupati menyatakan telah meinventarisir per-kecematan, dan telah diklarifikasi ke Dispendukcapil. Bupati meyakini jumlah penduduk bisa mencapai lebih dari 1 juta jiwa, bahkan bisa mencapai 1,2 lebih, seperti data lama 2011.

Masih menurut Bupati, Badan Pusat Statistik (BPS) hanya mencatat jumlah penduduk berdasarkan yang bermukim di Wonogiri. Penduduk Wonogiri yang kuliah dan jualan bakso di luar kita tidak dicatat. BPS menurut Bupati tidak peduli dengan jumlah penduduk Wonogiri. Sehingga hilanglah 400an ribu jiwa.

Anas selaku Kepala BPS Wonogiri, mengemukakan Sensus Penduduk (SP) baru akan dilakukan pada 2020 mendatang. Konsep SP adalah memotret tidak menggambar jumlah penduduk yang ada. SP mencakup seluruh penduduk baik berstatus WNA/I, baik yang tinggal menetap/tidak menetap, dan konsep devakto pada saat SP. Jumlah penduduk Wonogiri tercatat ada 928.804 jiwa.

Kembali ke Bupati, bawha Bupati menjamin trend DAU positif, tidak akan berkurang. Bupati berjanji akan berjuang meraih data jumlah penduduk yang hilang hingga mencapai minim 1 juta lebih, hingga mencapai 1,2 juta jiwa, seperti data 2010 silam. Bupati saat itu juga memerintahkan seluruh camat melakukan pencocokan dan penelitian manual berbasis RT (rukun tetangga). Bupati Coklit kelar dalam dua minggu. Paling lambat sebelum sebelum puasa ke Jakarta untuk beradu argumen dengan Kemendagri, DPR RI dan KPU Pusat.[Bagus]

error: Content is protected !!