35 Kepala SKPD Provinsi Jateng Tolak Tandatangani Pakta Integritas

2 30
Ketua Bawaslu Jateng Abhan Misbah
Ketua Bawaslu Jateng Abhan Misbah

infowonogiri.com – WONOGIRI – Sebanyak 35 Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah menolak menandatangani Pakta Integritas (PI) kenetralan PNS pada Pilkada Gubenur Jawa Tengah 26 Mei mendatang. Penolakan para abdi negara itu menunjukan bahwa para pejabat tersebut mempunyai kecenderungan kepada salah satu pasangan calon Gubenur dan Wakil Gubernur.

Indikasi lainnya adalah, ditemukannya barang bukti 41 mobil plat merah dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat saat berlangsungnya deklarasi pasangan cagub dan cawagub HP-Don di Jateng Minggu kemarin. “Dua indikasi itu bisa diartikan bahwa ada indikasi para pejabat PNS tidak netral,” ujar Kepala Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah Abhan Misbah.

Abhan Misbah datang ke Wonogiri, Selasa (19/3) dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman penegakan hukum terpadu (gakkumdu) di ruang Data Setda Wonogiri Wonogiri. “Kami undang 64 Kepala SKPD pada sosialisasi pengawasan pemilu dan penandatanganan pakta integritas kenetralan. Hadir 55 Kepala SKPD. Tapi hanya 20 yang mau menandatangani,” katanya.

Menariknya, sebagian banyak yang menolak menandatangani justru mempertanyakan mengapa mereka harus dicurigai akan tidak netral. Karena penandatanganan itu bersifat suka rela, maka Bawaslu tidak memaksanya. Namun yang perlu disadari, PNS, TNI dan Polri sesuai aturan harus netral dalam Pilkada.

Oknum maupun institsui PNS TNI dan Polri berpeluang tidak netral dalam pelaksanaan Pilgub mendatang. Sebab pasangan Cagub/Cawagub ada yang berlatar belakang PNS dan TNI. Cagub asal TNI adalah petahana Bibit Waluyo. Sedangkan Cagub asal TNI adalah Sekda Jawa Tengah Hadi Prabowo. “Keduanya rentan menyalahgunakan kekuasaan. PNS rentan dimobilisasi,” katanya.

Jika selama masa kampanye sampai pelaksanaan Pilkada Jateng ditemukan PNS, TNI dan Polri terlibat kampanye atau mendukung salah satu pasangan Cagub, maka Bawaslu akan memerkarakan kasusnya ke ranah pidana.

Terpisah Sekda Wonogiri Budiseno menyerukan agara PNS di lingkungan Pemkab Wonogiri benar-benar netral. “Jangan terjebak dan terlibat dukung mendukung calon tertentu. Aturan sudah jelas memang,” ujar Budisena.

Sementara penandatanganan nota kesepahaman gakkumdu diikuti oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Polres, Kejaksaan Negeri di Kabupaten Wonogiri. Ketua Panwaslu Wonogiri Tulus Premana Edi mengatakan nota kesepahaman itu diperlukan untuk menangani pidana pemilu. “Panwas tak punya kewenangan pro justisia. Panwas kerjasama dengan polisi dan jaksa yang mempunyai kewenangan itu,” katanya.[Bagus]

error: Content is protected !!