Wakil Ketua DPR RI Memuji Bupati Wonogiri

2 46
Barisan depan Bupati H Danar Rahmanto (kiri), Ketua KPU Pusat Husni Kamil Malik (tengah) dan Wakil Ketua DPR RI Priyo B | Foto Bagus
Barisan depan Bupati H Danar Rahmanto (kiri), Ketua KPU Pusat Husni Kamil Malik (tengah) dan Wakil Ketua DPR RI Priyo B | Foto Bagus

infowonogiri.com – WONOGIRI – Gayung bersambut. Priyo Budi Santoso (PBS) memuji Bupati Wonogiri. “Saudara ternyata sang orator. Pantas kalau dia terpilih sebagai Bupati. Tidak merugi punya bupati seperti dia. Saya siap mendukung dan membantu Wonogiri,” kata PBS.

Sebagai pribadi dan sebagai Wakil Ketua DPR-RI siap pasang badan apa yang diinginkan Bupati dan juga PPDI. Desa adalah jantung pemerintahan. Sekira 70 persen penduduk Indonesia ada di Desa.

Karena pembangunan tidak merata, mereka berduyun duyun pergi ke kota. PBS sependapat dengan Bupati Danar yang “mengonsep” falsafah tokoh pembaharu Cina, Den Xiaoping dan Mao Zedong. “Mulailah pembangunan dari Desa tampa melupakan kota. Pemerintahan saat ini lebih sering menganaktirikan Desa,” ujar pria asal Trenggalek ini.

Alumnus Fisipol UGM ini mengatakan bawha UU Desa sudah ada sejak Presiden Soeharto. PBS merasa heran di dalam rancangan UU Desa tidak ada postur dan tubuh UU Desa. Karena itu, sebagai wakil bidang politik dan hukum, ia siap mengawal pengesahan RUU Desa menjadi UU Desa.

PBS mengatakan, dirinya terlibat membahas RUU Pemilu, RUU Pilkada dan RUU tentang Desa. Karena itu menurutnya tidak masuk akal, ketika Kades dan Perangkat Desa dilarang menjadi anggota dan pengurus parpol.

Padahal Bupati dan Gubernur boleh menjadia pengurus Parpo. Bahkan Presiden menjadi penasehat Parpol. Itulah yang katanya akan diperjuangakan dalam Pansus RUU Tentang Desa di DPR-RI. Kini ia juga tengah berjuang meloloskan Perangkat Desa menjadi PNS.

Kini, kata PBS, DPR-RI sedang taring ulur dengan Pemerintah yang diwakili menteri dalam negeri dan meneri keuangan. Pemerintah berusaha menakut-nakuti (wakil) rakyat. Alasan pemerintah, saat ini sudah ada 5 juta PNS, dengan total gaji sekira Rp.180 Trilyun.

Karena itu pemerintah melarang Daerah menerima PNS tahun lalu dengan alasan moratorium. Padahal menurutnya, kalau ditambahkan PPDI menjadi PNS maka hanya menbutuhkan anggaran 2,2 persen dari total seluruh kebutuhan PNS yang telah ada.

Pria yakin usahanya akan berhasil memperjuangan PPDI menjadi PNS, seperti  keberhasilan memperjuangkan Sekdes menjadi PNS, dulu. “Saya punya kewenangan mengarahkan Pansus. Sudah terlanjur basah, saya akan mandi sekalian. Kalau kesulitan, saya mengibarkan bendera putih. Pasti pemerintah mendengarkan,” kata Priyo.

Priyo yakin, persoalannya bukan pada beban anggaran. Tetapi persoalan mau atau tidak. Pemerintah saat ini memang tidak mau mendengarkan jeritan PPDI. Pemerintah tidak mau berlumpur-lumpur bersama PPDI.

Karena itu PPDI harus siap mengawal Pansus RUU Tentang Desa. “Kalau terpaksa harus datang lagi ke Jakarta, yang penting santun n militan. Jangan sampai anarkis. Senyampang masih ada jalan. PPDI harus tangguh dan tanggon. Jalankan tugas dengan baik.

“Hari ini demokrasi sedang kita praktekkan. Indonesia akan memasuki situasi genting. One man one vote. Bupati, gubernur dan presiden dipilih langsung. Ada satu hal bayaran sosial. Saya mulai gusar terhadap raihan demokrasi saat ini, tidak sesuai seperti apa yagn saya dambakan di kampus. Kini mulai menjadi demokrasi liberal,” pungkas alumni UGM ini.

error: Content is protected !!