Membangun Waduk Pidekso Perlu Merubah Perda RTRW

0 57
Setyo Sukarno paling kiri
Setyo Sukarno paling kiri

infowonogiri.com – GIRIWOYO -Waduk Pidekso yang diwacanakan dibangun ternyasta belum masuk dalam peraturan daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Wonogiri. Maka jika pemerintah pusat ngotot akan membangun waduk tersebut, perlu merubah Perda RTRW. Perbuahan perda tersebut baru bisa dilaksanakan pada 2016 mendatang.

Ketua Komisi C DPRD Wonogiri berpendapat terpenting terkait rencana pembangunan waduk tersebut adalah sosialisasi tentang rencana pembangunan waduk tersebut, sehingga akan muncul kesadaran dan kerelaan warga setempat untuk direlokasi. Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Komisi C Setyo Sukarno, Senin (7/1).

Dijelaskan Perda RTRW Wonogiri ditetapkan 2011 lalu. Waduk Pidekso tidak ada dalam Perda RTRW. Padahal, semua kegiatan atau pembangunan harus menggunakan Perda RTRW sebagai acuan. “RTRW itu sebagai bahan acuan. Sangat tidak mungkin pemerintah melangkah yang bertetangan dengan RTRW,” kata Setyo.

Sesuai aturan RTRW menurutnya bisa diubah sesuai kebutuhan. Namun perubahan Perda RTRW tersebut tidak bisa semena-mena. Perda RTRW baru bisa diubah setelah lima tahun. Maka jika pusat mau membangun Waduk Pidekso, paling cepat baru bisa dilaksanakan tahun 2016. Pacara perubahan Perda RTRW.

Ada dua opsi yang ditawarkan Setyo. Pertama, rencana pembangunan itu disesuaikan dengan RTRW pulau Jawa Bali yang baru bisa direvisi tahun 2017. Kedua, dengan menggunakan peraturan Gubernur. “Ada klausul mengenai Pergub tersebut untuk menyesuaikan perencanaan yang tidak terakomodasi perda RTRW. Kalau mengacu Perda RTRW Wonogiri, maka baru bisa setelah 2016,” tambahnya.

Yang tidak boleh diabaikan pada rencana pembangunan Waduk Pidekso adalah study AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Alam dan Lingkungan) dan sudy LARAP (Land Acquisition and Resettlement Plan atau Rencana Relokasi Penduduk dan Pembebasan Lahan).

Gubernur menurutnya bisa saja mengeluarkan Pergub mengenai Waduk Pidekso beberapa kali. Demikian juga dengan revisi RTRW. Akan tetapi semua akan sia-sia jika study AMDAL dan study LARAP menyebutkan bahwa Waduk Pidekso tidak bisa dibangun karena warga menolaknya.

“Penolakan warga atas rencana pembangunan Waduk Pidekso itu riil. Warga yang terancam tenggelam sudah berulangkali berteriak tidak dipindah. Jika saat ini penduduk setempat sudah hidup nyaman, tentu mereka tidak mau gambling pindah dengan konsekuensi memulai hidup baru. Pemerintah tidak bisa semena-mena,” kata kader PDI-Perjuangan ini.

Sampai saat ini, warga setempat bersikukuh menolak rencana pembangunan Waduk Pidekso. Bahkan, warga pernah mengusir tim peneliti di wilayah yang berada di sisi timur Kecamatan Giriwoyo tersebut. Warga juga pernah mengungkapkan penolakan secara masal di Balai Desa Pidekso.[[email protected]]

error: Content is protected !!