Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Perzinaan Lemah

0 86
Kapolres Wonogiri AKBP Ni Ketut Swastika SIK

infowonogiri.com – WONOGIRI – Jumlah kasus pelanggaran tindak pidana asusila dan atau perzinahan yang dilaporkan ke Polres Wonogiri mencapai 29 kasus. Data tersebut dikemukakan oleh Kapolres Wonogiri AKBP Ni Ketut Swastika SIK pada acara sosialisasi UU “saru”grafi/ “saru”aksi yang dilaksanakan pada, Rabu (7/11/12) di Aula SMAN 2 Wonogiri.

Data tersebut masih sama seperti yang dibeberkan pada acara serupa di aula UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Baturetno awal bulan Oktober lalu. Padahal fakta yang terjadi, jumlah kasus asusila dan perzinahan yang dilaporkan ke Polres Wonogiri telah bertambah lebih dari tiga kasus.

Antara lain kasus “saru”grafi di Jatiroto dengan 10 orang terlapor dan saksi korban dua orang, semua terlapor maupun saksi korban adalah pelajar SMP swasta. Kemudian kasus foto “saru”grafi di Baturetno dengan korban dan pelaku lebih dari dua orang, juga melibatkan pelajar SMP swasta, serta kasus perkosaan di Giritontro yang melibatkan siswa SD dan sopir omprengan.

Diyakini jumlah kasus asusila dan atau perzinahan yang terjadi namun tidak dilaporkan sampai ke Polres jauh lebih banyak dibandingkan yang dilaporkan ke polisi. Misalnya kasus pelajar SMP di Slogohimo yang hamil tanpa menikah, pelajar SLTA di Kecamatan Jatisrono yang juga kasus video “saru”.

Camat Baturetno Teguh Setiyono menyebutkan fenomena kasus asusila dan atau “saru”grafi di Wonogiri seperti gunung es. Yang muncul di permukaan tampak hanya ujungnya. Tetapi sesungguhnya kasus serupa yang tidak tampak (tertutupi) jauh lebih banyak terjadi di masyarakat.

Fakta yang kedua, penegakan hukum oleh aparat penegak hukum di Wonogiri patut diduga lemah. Indikasinya dari 29 kasus yang dilaporkan, baru ada 11 perkara sampai ke Pengadilan Negeri (PN) Wonogiri. Dari 11 perkara yang masuk ke PN Wonogiri, sebagian sudah putus, sebagian lagi masih persidangan.

Sementara selebihnya tidak disidangkan dan atau belum diproses sesuai hukum. berarti jumlahnya mencapai 18 kasus, jauh lebih banyak dari pada yang disidangkan ke PN Wonogiri. Alasannya banyak sebab. Antara lain faktanya lemah, saksi kurang, barang bukti tidak ada, dan lain lain termasuk. Temasuk ada “perdamaian” antara pelapor dengan terlapor.

Harga “perdamaian” juga relatif mahal. Untuk sebuah kasus asusila atau perzinahan, bisa mencapai puluhan juta. Contoh perdamaian kasus perzinahan yang melibatkan PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten dengan tetangganya. Kasus tersebut damai dengan Rp.50 juta. Belum termasuk untuk membayar pengacara dan pencabutan laporan perkara.

Contoh lagi kasus persetubuhan yang melibatkan pelajar di Eromoko, perkara ini sedang tawar menawar hingga mencapai Rp.30 juta. Informasi dari LSM, kubu korban menolak damai, namun pihak ketiga menekan damai dengan Rp.35 Juta. Kasus perzinahan pelajar SMAN 2 verus SMKN 1 Wonogiri di warnet dobnet, juga tidak berlanjut, karena ada “damai” di bawah tangan, tidak sampai ke meja hijau.

Salah seorang guru di SMAN di Wonogiri kota menyesalkan lembaga hukum di Wonogiri yang terkesan enggan memroses kasus asusila dan perzinahan sampai ke meja hijau. Sebaliknya, guru yang juga memangku sebagai Wakil Kepala Sekolah ini justru ingin mendorong kasus zina dan cabul ditindak tegas.

“Kami dari pihak sekolah tegas memberikan sanksi kepada anak didik kami yang melanggar asusila. Pasti kita keluarkan. Istilah kami kita kembalikan kepada orang tua. Tapi di sisi lain, penegak hukum tebang pilih perkara yang dilanjut,” kata Wakasek yang keberatan disebutkan secara transparan ini.[[email protected]]

error: Content is protected !!