Korupsi Di PDAM : Kajari Bidik Penyimpangan Bantuan Australia Senilai Rp.5 Milyar

0 56
Kajari Wonogiri Muhaji didampingi Kasi Intel Rachmat Zachry dan Sucipto | Foto : Bagus

infowonogiri.com – WONOGIRI – Kejaksaan Negeri (Kajari) Wonogiri tengah membidik dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri senilai Rp.5 Milyar. Dugaan korupsi terjadi pada tahun 2010 dan 2011 saat perusahaan plat merah tersebut dipimpin oleh Drs H. Sumadi MM.

Kajari Wonogiri Muhaji SH MH didampingi Kasi Intel Rachmat Zahry dan Kasi Pidsus Sucipto menjelaskan, bawha lembaga Australia Agency for International Development (AUSAID) atau Badan Bantuan Pembangunan Austraalia telah memberikan dana sebesar Rp.5 Milyar untuk masyarakat Wonogiri yang dianggap kurang mampu.
Bantuan itu diberikan untuk biaya pemasangan saluran air minum Sambungan Rumah-tangga (SR) Baru bagi rumah tangga yang belum mempunyai sarana air bersih. Bantuan berbentuk hibah murni itu diserahkan melalui PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri dalam dua gelombang. Pertama tahun 2010 sebesar Rp.1,9 Milyar, dan tahun 2011 Rp.3,1 Milyar, total Rp.5 Milyar.
“Sesuai petunjuk teknis dari Dirjen Kementerian Umum, untuk tiap tiap Sambungan Rumah (SR) baru, satu SR sampai 1000 SR mendapat bantuan Rp.2 juta perorang. Sedangkan seribu lebih SR baru mendapat bantuan Rp.3 juta per-SR,” kata Muhaji. Akan tetapi, hasil investigasi Kejaksaan menemukan petujuk teknis itu tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab PDAM.
“Faktanya dana bantuan dari AUSAID tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tiap-tiap masyarakat yang mendapatkan SR baru atau yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut masih dikenai biaya pemasangan SR sebesar Rp.800 ribu, Rp.1 juta hingga Rp.1,250 juta,” katanya.
Faktanya biaya pemasangan SR baru tanpa ada bantuan besaranya juga sama yaitu Rp.800 sampai Rp.1,250 juta.  “Direktur PDAM pada saat itu (tahun 2010-2011) tidak menyalurkan dana bantuan Rp.5 milyar  dari USAID, dialah clon tersangkanya,” kata Muhaji.
Perbuatan itu melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang–Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas  UU No 31 Tahun 1999. [[email protected]]
error: Content is protected !!