Kepala Desa Desak Data Raskin Direvisi

0 54
Distribusi Raskin di Wonogiri | Foto : Bagus

infowonogiri.com –  WONOGIRI – Sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Wonogiri mendesak agar data penerima beras untuk rakyat miskin (raskin) segera direvisi. Sebab, banyak banyak penerima raskin Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tidak sesuai kenyataannya. Selain itu penurunan kuota raskin dinilai terlalu tajam.

Itu dikemukakan Kepala Desa Pule, Kecamatan Selogiri, Sudino dan Kasimin, Satgas Desa Mlokomanis Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Rabu (20/6/12). Sudino mengatakan penurunan drastis kuota raskin mengakibatkan kesenjangan di masyarakat. Sebab, ada warga miskin yang tidak menerima jatah raskin. Sebaliknya ada warga mampu justru menerima raskin.

“Di Desa kami dulu ada 204 keluarga. Sekarang tinggal 80 keluarga. Ini bisa mengakibatkan kesenjangan. Ada dusun mendapat raskin, tapi ada dusun lain tidka mendapat raskin,” katanya. Sudino mengaku bingung membagikan raskinnya kelak. Dikhawatirkan jika tidak merata masyarakat bergejolak. Karena itu, Sudino meminta agar data penerima raskin segera direvisi.

Kasimin mendesak data penerima raskin direvisi. “Data dari Satgas raskin kecamatan menunjukkan munculnya nama-nama baru yang ekonominya baik, tetapi malah dapat raskin,” Kasimin. Soal penurunan jumlah raskin di Desa desanya juga dipertanyakan. Semula, jumlah RTS da 342 keluarga. Kini tinggal 208 keluarga.Suyanto, petugas Kelurahan Wonokarto, Wonogiri mempertanyakan kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) yang melakukan pendataan. “Kalau cuma penurunan warga miskin tidak masalah. Ini masalahnya, datanya awut-awutan,” katanya.

Kepala Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Wonogiri mengaku kerepotan akibat data BPS yang menyebutkan ada penurunan jumlah penduduk. Hal itu tidak hanya berpengaruh pada turunnya kuota raskin. Namun juga berimbas pada turunnya Dana Alokasi Umum (DAU) Wonogiri.

“Kami cuma mengusulkan, karena yang mempunyai kebijakan adalah Kemenko Kesra (Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat),” katanya. Kabag Perekonomian, Sumarjo menambahkan, Pemkab telah menerima surat dari pusat. Pesan dari Pusat, jika Pemkab menemukan ketidaksesuaian data RTS, disarankan melapor ke Sekretariat TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).[[email protected]]
error: Content is protected !!