Belum Setahun Denda dan Urus Adminduk Mencapai Rp.2,6 M

0 68
Proses pendataan e-KTP di kecamatan Wuryantoro | Foto : Bagus

infowonogiri.com – WONOGIRI – Sampai saat ini, Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Wonogiri telah menerima setoran denda keterlambatan peristiwa dan pengurusan administrasi kependudukan sebesar Rp.2,6 Milyar dari 25 Kantor Kecamatan se Kabuapten Wonogiri dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DispendukCapil) Pemda Wonogiri.

Rinciannya, setoran penggantian biaya cetak KTP mencapai Rp 1,24 milar. Pengganti biaya cetak kartu keluarga (KK) mencapai Rp.451 juta. Pengganti biaya Akte Kelahiran (AK) sebanyak Rp.8,8 juta. Denda keterlambatan Adminduk (Administrasi Kependudukan) menyumbang Rp.909,2 juta.
Hal itu dikemukakan oleh Kepala DPPKAD melalui Kabid Pendapatan Pemda Wonogiri. “Penerimaan dari pengurusan dokumen kependudukan dan denda sudah mencapai Rp 2,6 miliar,” kata Sutikno. Dengan demikian keterlambatan pelaporan adiminstrasi kependudukan menyumbangkan pendapatan kas daerah.
Dijelaskan, bahwa realisasi penerimaan denda dan pengurusan adminduk tersebut diberlakukan sejak pertengahan tahun 2011 lalu. Pada awal tahun lalu Dispendukcapil hanya ditarget sebesar Rp.200 juta. Dengan demikian setoran Dispendukcapil telah melampaui target. Sampai akhir tahun ini diperkirakan akan mencapai Rp 1,3 miliar.
 “Belum setahun saja setorannya Rp.900 juta lebih. Saya kira sampai akhri tahun bisa mencapai Rp.1,3 Miliar,” harapanya. Sekedar info,  keterlambatan melaporkan peristiwa kependudukan, sesuai peraturan dikenai membayar denda. Seperti mengurus KTP, KK, AK, biaya cetak KTP dan KK. Contohnya denda keterlambatan urus KTP sebesar Rp.50 ribu. Denda tersebut dibayarkan pelanggar di kantor Kecamatan lalu disetorkan ke Kas Daerah.
Di sisi lain, pemberlakukan denda keterlambatan mengurus Adminduk dikeluhkan beberapa warga, karena dinilai terlalu mahal. Warga berharap besaran denda dan mengurus biaya Adminduk dipermurah lagi.
Seperti dikemukakan oleh Sugiyarno Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Kosumen Keadilan Nusantara Slogohimo, beberapa waktu lalu. “Denda terlambat urus KTP atau KK Rp 50 ribu. Bagi warga kota itu sedikit. Tapi bagi orang desa itu banyak. Kalau sekeluarga mengurus lebih dari satu orang, maka jumlahnya berlipat,” katanya.[[email protected]]

 

error: Content is protected !!