infowonogiri.com -WONOGIRI – Ratusan anggota guru Forum Komunikasi SMP Negeri Satu Atap (SMPN SA) se Kabupaten Wonogiri, menduduki DPRD Wonogiri, Senin (14/5). Para guru swasta tersebut menuntut hak untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak dan menuntut diterbitkan SK Bupati sebagai Pegawai Daerah seperti dijanjikan oleh Bupati lama, Begug Poernomosidi.
Dua tuntutan tersebut dikemukakan oleh Ketua Forum Suratno SPd didampingi anggotanya Utomo Honru Suryanto Spd Mpd di hadapan Ketua DPRD Wonogiri Wawan Setyo Nugroho SSos, Ketua Komisi A Sutarno dan Ketua Komisi D Martanto beserta anggotanya, Kepala Dinas Pendidikan Wonogiri Drs H Siswanto MPd beserta stafnya.
Suratno membeberkan, anggota Forum Komunkasi Guru SMPN SA ada 113 orang guru non dan 12 diantaranya pegawai negeri sipil dan Kepala Sekolah (Kasek). Mereka sebagian telah mengabdi sejak tahun 2005 sampai kini, belum bisa mendapatkan kesejahteraan yang cukup, fasilitas dan sarana prasarananya juga tidak memadai.
Saat itu mereka mendapatkan uang jasa pengabdian berkisar antara Rp.35 ribu hingga Rp.200 ribu perbulan. Uang jasa pengabdian itu didapatkan dari sebesar 20 % dari dana bantuan operasional sekolah (BOS). Jumlah bos ditentukan oleh banyaknya siswa di setiap SMPN SA. Semakin sedikit jumlah siswa maka semakin kecil pula uang jasa pengabdian yang diterima mereka.
Berita Terkait Lainnya ;
Kasek SMPN SA di Desa Basuhan Kecamatan Eromoko, Utomo Honru Suryanto mengemukakan, uang jasa pengabdian guru di sana sebesar Rp.35 ribu. Hal yang sama juga dirasakan guru SMPN SA dan yang lainnya. Di Kabupaten Wonogiri ada sebanyak lima SMPN SA, yaitu di Eromoko, Jatipurno, Jatiroto, Kismantoro dan di Karantengah. Saat ini Dana Bos persiswa adalah Rp.710 ribu/siswa/tahun.
Kelima lokasi SMPN SA pasti berada di pelosok Desa yang berbatasan dengan Kabupaten tetangga. Misalnya SMPN SA Eromoko berbatasan dengan Gunungkidul DI Yogyakarta hanya ada 38 siswa. SMPN SA Karangtengah, Kismantoro dan Jatirtoto berbatasan dengan Pacitan Jawa Timur. Demikian pulang yang di Jatipurno. Sebagian siswa SMPN SA dari anak anak keluarga kurang mampu. Total sek Kabupaten Wonogiri ada 658 anak.
Kondisi dan lokasi sekolah mereka sangat terisolir, terpencil, minim siswa, rawan dan terancam keselamatan jiwa. Mereka juga merasa ketakutan jika data administrasi diganti atau dibuang begitu saja, maka akan tidak jelas nasib mereka.
“Kami punya tanggung jawab sama seperti SMPN di kota baik RSBN, RSBI maupun lainnya. Yaitu menuntaskan program wajib belajar Pendidikan Dasar 9th. Dari Dirjen Pendidikan, awal 2005 ada klausul, Pemda wajib menunjuk Daerah untuk memberikan SK Bupati dan memberikan Kesejahteraan. Namun sampai sekarang belum ada,” ujar Suparno.
Kadiknas H Siswanto menanggapi masalah tersebut merasakan sama apa yang dirasakan mereka. Siswanto sepakat mereka harus diperhatikan. Mereka saat ini tidak diikat oleh SK guru honorer atau wiyata bhakti, mereka terkait hanya mendapatkan SK dari Kasek. Soal kesejahteraan, tidak bisa hanya oleh daerah. Menurut Siswanto Pemerintah pusat harus turut memikirkan.[[email protected]]