PGM-PPDI Tuntut Revisi Pasal Pasal Krusial RUU Desa

0 34

infowonogiri.com-WONOGIRI-Organisasi Kepala Desa Praja Giri Manunggal (PGM) Kabupaten Wonogiri menginginkan wakil rakyat pemerintah pusat segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang Undan (RUU) Desa.

Itu dikemukakan oleh Ketua PGM Kabupaten Wonogiri Kentut Suparyono, usai Rapat Akbar Sosialisasi Dan Kordinasi RUU Desa di pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Selasa (13/4) lalu. Acara itu dihadiri oleh Bupati Wonogiri pejabat Muspida Wonogiri, dan anggota DPRD II Wonogiri.

Kentut menjelaskan, rapat tersebut digelar dalam rangka konsolidasi sekaligus menjelaskan perkembangan Pansus RUU Desa oleh DPRR RI. Kentut mengaku selama ini, PGM tidak bisa menjawab pertanyaan perkembangan Pansus RUU Desa dari anggota PGM.

Karena itu, seluruh anggota PGM dikumpulkan. Bahkan dari pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Wonogiri turut hadir. “Intinya RUU Desa masih dibahas di DPR RI, Kami dan PPDI siap mengawal jalannya Pansus RUU Desa,” katanya.

Turut dibahas pula terkait keberadaan dua organisasi Perangkat Desa di Kabupaten Wonogiri, PPDI dan PGM. Agar kedua organisasi tersebut kembali ke hitohnya. Sesungguhnya, menurut Kentut kedua organisasi itu satu satu ruh, satu tujuan sama demi kemakmuran rakyat.

“Tuntutan PPDI menjadi PNS adalah mimpi yang sulit menjadi kenyataan,” ujarnya. Kentut mengajak PPDI agar bersatu menuntut DPR RI menggelar Pansus RUU Desa. Pasal penting dalam RUU adalah tuntutan Blokgran 5-10 % dari APBN 1300 Trilyun.

Kentut meyakinkan anggapan miring yang menyebutkan PGM dan PPDI tidak mampu mengelola Blokgran 5-10% dari APBN. “Legislatif dan Ekskutif mengkiritk Kades dan Perangkat Desa tidak mampu mengelola dana Blokgran dari APBN, kita akan buktikan bawha kita mampu,” ujarnya.

Teknisnya, dana Blokgran msauk ke rekening Kas Pemda, baru kemudian disalurkan ke Pemerintah Desa sesuai kepentingan pembangunan. Sehingga pelaksanaan pembangunan tidak melalui Musyawarah rencana Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang menurutnya identik dengan kompetisi. “Kita bisa gunakan dana Blokgran sesuai aturan. Kita tidak perlu lagi mencari cari dana pembangunan. Musrenbang identik dengan kompetisi dan cakar cakaran,” katanya.

Pasal lain dalam RUU Desa adalah periodesasi jabatan Kades direfisi. PGM menuntut jabatan Kades tidak hanya lima tahun, paling tidak delapan tahun dan bisa mencalonkan kembali. “Aturan sekarang jabatan Kades lima tahun, dan bisa mencalonkan kembali satu periode lagi,” katanya. ([email protected])

error: Content is protected !!