Penegakan Hukum Terbantukan Oleh Pemberitaan Koran

0 35

infowonogiri.com-WONOGIRI-Akhir akhir ini tren kasus pelanggaran oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda Wonogiri kian meningkat. Sejak Januari 2011 hingga Maret 2012 ini telah terjadi pelanggaran berat sebanyak 27 kasus. Sebanyak 24 kasus diantaranya sudah ada keputusan tetap dan sanksi hukuman.  Sedangkan tiga kasus lain masih dalam proses persidangan.

Hal itu dikemukakan oleh Kepala BKD R. Rumanti Permananingdyah, S.H,.M.H, melalui Kabid Administrasi dan Pembinaan Pegawai (APP) Joko Suhatno, kemarin. Joko mengemukakan, sebanyak 24 kasus itu meliuputi berbagai jenis pelanggaran. Antara lain pelanggaran kasus perselingkuhan, pelanggaran tindak pidana perjudian, tindak “saru”grafi, disiplin dan tindak pidana korupsi.

Joko menyebutkan bahwa banyaknya kasus pelanggaran berat yang ditanganinya, tidak semuanya berdasarkan laporan dari masyarakat atau dari atasan langsung. Akan tetapi, justru berdasarkan pemberitaan koran harian. “Jadi, jujur saja, kami sangat terbantu dengan adanya pemberitaan koran,” ujar Joko Suhatno.

Intinya Joko mengemukakan, meskipun atasan langsung di masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh anak buahnya, namun Kabid APP BKD Wonogiri tetap menindak kasus sesuai kelasifikasi pelanggaran yang dapat dibuktikan secara hukum.

Kabid APP baru saja menerbitkan tiga Surat Keputusan (SK) pemberian sanksi berat untuk tiga PNS. Pertama; Bidan berinisial WRSH bidan pelaksana di Dinas Pendidikan UPT Puskesmas Giriwoyo I. WRSH terbukti melanggar Pasal 3 angka 6 PP Nomor 53 tahun 2010. Dia diancam hukuman disiplin tingkat sedang huruf C, penurunan pangkat setingkat lebih rendah setahun.

Kedua; berinisial SUM Guru SDN Jatisari UPT Dinas Pendidikan Jatisrono. Ketiga; berinisial SAR Perawat Pelaksana Lanjutan UPT Puskesmas Kecamatan Jatisrono I, keduanya diberhentikan sementara berdasarkan PP No 4 Tahun 1999. Keduanya hanya menerima gaji sebesar 75 persen dari gaji pokoknya. Tunjangan lain lain hilang.

“SK pemberhentian untuk keduanya berlaku sampai selesai menjalani tahanan. Selanjutnya tergantung pimpinan,” kata Joko. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman adalah pejabat pembina kepegawaian, berdasarkan petunjuk Bupati Wonogiri. Sementara kasus pelanggaran ringan tidak sampai dilaporan ke BKD atau Bupati. Cukup ditangani oleh atasan langsung di setiap SKPD.

Saat ini atasan langsung tidak bisa cuci tangan lalu melempar handuk. Manakala ada anak buahnya melanggar, maka atasannya juga layak ditegur. Sebab pengawasan melekat tanggung jawab atasan. ([email protected])

error: Content is protected !!