Perwakilan Kaum Penyandang Cacat Tuntut Persamaan Hak

0 44

infowonogiri.com-WONOGIRI-Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dinilai belum memenuhi sepenuhnya hak hak kaum penyandang cacat (Kaum difabel) di wilayah Wonogiri.

Karena itu, Kamis (2/2) perwakilan kaum difabel yang diwakili oleh Tim Advokasi Kaum Difabel mendatangani Gedung DPRD II Kabuapten Wonogiri.

Juru bicara Tim Advokasi Kaum Difabel yang diketuai oleh Suharno mengemukakan, bawha kaum difabel mempunyai hak hak yang sama seperti masyarakat normal lainnya.

Beberapa hak hak kaum difabel yang belum sepenuhnya terpenuhi adalah hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak, hak layanan kesehatan, layanan sarana umum dan layanan mendapatkan pekerjaan yang layak seperti yang lainnya.

Persoalan lain, menurut Suharno adalah sampai saat ini pihaknya belum bisa mendata berapa jumlah kaum difabel.

Masalahnya orang tua atau keluarga yang mempunyai anggota penyandang cacat bersikap tertutup, tidak mau melaporkan anggota keluarganya yang tergolong kaum difabel. “Karena orang tua merasa malu anggotanya keluarganya diketahui difabel,” ujar Suharno.

Kaum difabel bisa disebabkan karena dua hal, factor kelainan sejak lahir dan karena mengalami kecelakaan. Namun penyebab kedua-duanya sama sama tergolong kaum difabel.

Suharno berharap, mulai tahun 2012 ini pemerintah mengagendakan untuk melakukan pendataan. Tujuannya agar teridentifikasi jumlah kaum difabel.

Dengan didata, dapat diketahui jumlah kaum difabel yang tergolong usia anak-anak, usia sekolah, remaja dan usia produktif. Jika sudah terdata pemerintah tinggal menindak lanjutinya.

Suharno juga berharap setiap kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemda Wonogiri dalam program programnya memperhatikan hak hak kaum difabel.

Sebab pemerintah adalah fasitaltor dan pelayanan masyarakat, sehingga pemerintah lebih humanis dan ingklusif. , serta perlu dibuatkan Perda Difabel.

Kedatangan Tim Advokasi Kaum Difabel kemarin ditanggapi oleh Ketua DPRD Wonogiri Wawan Setyo Nugroho, anggota Komisi D antara lain dr Ngadiono, Paryanti, Tarso, Lardi, Indah, Sekretaris Komisi A, Tuharno.
Hadir pula Kepala Kantor Disnakertran Sri Wiyoso, Kepala Dinas Sosial Edi Sutopo, Kepala Dinas Pendidikan Suparno, Kepala DKK dr Widodo dan beberapa dinas/kantor terkait.

Pada intinya para wakil rakyat dan pejabat sepakat mengakui masalah pendidikan kesehatan, layanan dan ketenagaan kerjaam belum sepenuhnya bias memenuhi bagi kaum Difabel.

Mereka juga bersepakat perlu membuat regulasi hukum berupa Perda bagi kaum Difabel. Namun terlebih dahulu, pemerintah akan melakukan pendataan.

Langkah awal inilah yang akan dilakukan kali pertama. Mulai dari Pemerintah Desa, sebagai ujung pemerintahan terdekat. Tujuannya agar segera tercipta layanan kesetaraan bagi kaum difabel dengan masyarakat umum. ([email protected])

error: Content is protected !!