Pengadilan Negeri Gagal Mengekskusi Tanah dan Rumah

0 84

infowonogiri.com-WONOGIRI-Proses ekskusi rumah permanen dan tanah seluas 1500 M2 di Lingkungan Gerdu RT 03 RW 05 Kelurahan Giripurwo, Wonogiri Kota, Senin (30/1/12) berlangsung alot, hingga akhirnya Pengadilan Negeri (PN) Wonogiri selaku ekskutor memilih mundur teratur.
Panitera Sekretaris (Pansek) Sri Prih Utami SH.MH yang mewakili Ketua PN mendapat perlawanan dari pemilik lama tanah dan rumah tersebut yaitu Marimin (67) yang didampingi pengacaranya Yuri Marwanto, tokoh pemuda Suwarno Bajang dan belasan warga setempat.
Pembacaan surat keputusan, digelar di Kantor Kelurahan Giripurwo, disaksikan oleh Kapolres AKBP Ni Ketut Swastika, Muspika Kecamatan Wonogiri dan Kepala Kelurahan Giripurwo. Intinya Pansek meminta agar tanah dan rumah tersebut dikosongkan, karena status hak kepemilikanya telah berpindah tangan ke Wiji Purwanto.
Rencana ekskusi telah ditetapkan oleh PN Wonogiri sesuai Surat Keputusan Ketua PN Nomor 6/Pdt Ekskusi tanggal 17 Januari 2012, (dalam surat tertulis 2011, mungkin terjadi salah ketik. ‘red). Ratusan petugas keamanan dari kepolisian dan TNI berjaga jaga di Kantor Kelurahan dan di lokasi tanah yang bersengketa.
PN Wonogiri memutuskan untuk mengekskusi tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No 2503 atas nama Warimin. Di atas tanah itu ada bangunan permanen cukup mewah jika dibandingkan dengan beberapa rumah tetangganya. Rumah tersebut kini ditempati oleh Warimin dan istrinya Samini (55) serta anak dan cucunya yang total berjumlah 6 orang.
Warimin dan keluarganya menempati rumah itu dengan status pinjam sewa (kontrak), setelah sejak tahun 2007 tanah dan rumah tersebut dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang. Lelang tahun itu dimenangkan oleh Wiji Purwanto asal Semarang sebesar Rp.170 Juta.


KPKNL melelang tanah dan rumah tersebut atas permohonan dari Bank Danamon Wonogiri. Bank Danamon memohon lelang tanah dan rumah tersebut, karena Marimin sebagai kreditur tidak bisa memenuhi kewajiban membayar uang Rp.150 juta dari total kredit Rp.200 juta. Transaksi kredit pada tahun 2005 silam.
Marimin dan penasehat hukumnya tetap bersikeras melawan pejabat PN Wonogiri agar membatalkan ekskusi. Menurutnya, proses lelang dan rencana ekskusi tidak sesuai prinsip keadilan dan kemanusiaan, bahkan dengan dinilai cacat hukum.
Antara lain, disebutkan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40 Tahun 2006 tentang petunjuk pelelangan oleh Negara, bahwa lelang tidak boleh dibawah harga pasaran. “Rumah dan tanah saya dilelang Rp.170 juta, luas bangunan 300 M2 lebih. Ini tidak sesuai asaz keadilan dan kebenaran,” kata Yuri.
Menurut Warimin tanah dan rumah miliknya layak dijual seharga Rp.500 juta. Disamping itu, Warimin melalui penasehat hukumnya tengah mengajukan kasasi (banding) ke Mahkamah Agung yang diajukan sejak 2010, namun belum direspon.
Petugas PN Wonogiri tetap bertekad mengekskusi. Namun sampai di lokasi, puluhan masa memadati halaman rumah itu. Marimin dan penasehat hukumnya menolak diekskusi. Karena secara administrasi prosedur hukum belum dipenuhi PN Wonogiri.
Antara lain pihak pemohon tidak datang sendiri, melainkan diwakilkan, namun suarat kuasa perwakilanya tidak didaftarkan ke PN. Marimin juga protes soal batas tanah yang tidak sesuai fakta. Versi PN di sisi selatan ada jalan, tetapi faktanya tidak ada. Karena itu akhirnya PN batal mengekskusi sampai batas waktu taktentu. ([email protected])

error: Content is protected !!