Enam PNS Pemda Wonogiri Dipenjara Satu PNS Menyusul

0 76

infowonogiri.com-WONOGIRI-Enam orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda Wonogiri diekskusi oleh Kejaksaan Negeri Wonogiri ke dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Wonogiri, Rabu (25/1/12) kemarin. Adalah Marjuki, S.T.P  ,Ir. Tabri Haryanto. M.M.A, Heruning Sedyoko. S.E,. M.M, Ir. Syamsu Jaman, Gimin. S.I.P, Suampera, dan satu lagi yang belum dimasukkan dikarenakan sakit yaitu Dwi Retnaningsih.
Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri Sukaryo. S.H,. M.H. didampingi Jaksa Sri Murni, S.H. mengemukakan, bahwa mereka wajib menjalani hukuman pidana penjara selama setahun dipotong masa tahanan kota. “Hari ini kita sudah menandatangani surat perintah ekskusi dari Kejaksaan Agung,” ujar Sukarso. S.H,. M.H.
Sri Murni menjelaskan, bahwa tahanan yang wajib dijalani selama di Rutan Kelas II B Wonogiri adalah kurang lebih selama 11 bulan. Sebab diekskusi, mereka telah menjalani tahanan kota selama 178 hari. Menurut hitungannya 178 hari tahanan kota sama dengan 35 hari tahanan di dalam penjara lebih tiga hari tahanan kota atau tahanan diluar penjara.
“Sebab berdasarkan perhitungan, lima hari tahanan kota sama dengan satu hari tahanan di dalam penjara,” demikian tambah Sri Murni. Satu terpidana lagi, yakni Dwi Retnaningsih, belum memenuhi panggilan. Alasannya sakit. “Ijinnya sakit, tapi tidak ada surat keterangan dari dokter. Yang datang atasannya,” tambah Sukaryo.
Menurut Sukaryo, jika kedepan yang bersangkutan tidak segera menyerahkan diri, maka kejaksaan berhak untuk menjemput paksa. “Sekarang, nanti atau besok sama saja, semua wajib menjalani tahanan. Kita hanya melaksanakan tugas dari Kejaksaan agung,” terang Sukaryo.
Asal tahu, mereka ditahan karena mahkamah agung (MA) memenangkan kasasi yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Wonogiri atas putusan bebas dalam siding banding yang dimohonkan oleh para terdakwa di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
Mereka terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang korupsi bersama sama. Mereka tersandung kasus hukum dalam proyek DAK pengadaan ubi sambung sekitar Rp.1,4 Milyar pada Dinas Pertanian Pangan dan Holtikultura pada tahun 2008. ([email protected])

error: Content is protected !!